Gubernur Jawa Tengah Terima Rombongan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah menerima rombongan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang akan studi banding program percepatan pengentasan kemiskinan. Gubernur Sumatera Barat menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Rombongan Gubernur serta pejabat teras Pemprov Sumatera Barat ditemui langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gradhika Bhakti Praja sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (27/01/2022). Selain Gubernur, tampak sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jawa Tengah juga turut hadir untuk menjelaskan berbagai persoalan teknis di lapangan. 

“Kedatangan kami ke Jawa Tengah menemui pak Ganjar karena melihat banyak prestasi yang telah diukir Jateng dalam berbagai hal, makanya kami datang ke sini untuk belajar salah satunya terkait penanganan kemiskinan,” jelas Gubernur Sumatera Barat. 

Dia mengungkapkan angka kemiskinan di Sumatera Barat meningkat tajam selama pandemi sehingga dibutuhkan langkah cepat untuk mengatasi. Dan dirinya melihat Jawa Tengah telah melakukan tindakan-tindakan cepat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. 

“Di Jateng ini Pak Ganjar sudah melakukan banyak hal, memberdayakan BUMN melalui CSR nya, Baznas, menggerakkan OPD beliau untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. Ini tentu pengalaman baru bagi kami yang bisa diterapkan di Sumbar,” jelasnya. 

Sebagai sesama kepala daerah, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi kegigihan Gubernur Jawa Tengah dalam mengupayakan pencapaian tersebut. Dia juga mengakui hal ini memberinya inspirasi dalam membangun daerahnya. 

“Keberhasilan pak Ganjar menjadi cerminan kami untuk membangun Sumbar menjadi lebih baik lagi. Apalagi beliau ini sudah senior, sudah periode kedua jadi gubernur. Saya baru setahun, jadi harus banyak belajar,” pungkasnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, persoalan kemiskinan memang menjadi momok setiap kepala daerah selama pandemi. Di Jawa Tengah saja angka kemiskinan naik tajam periode September 2019. 

“Pak Wapres beberapa waktu lalu datang ke Jateng dan meminta kita menyelesaikan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu tiga bulan. Ada lima kabupaten yang menjadi pilot project, (percontohan) dan dari pusat hanya diberi top up sebesar Rp300 ribu. Saya katakan, itu kurang, karena rumahnya harus layak, ada fasilitas air bersih, listrik dan lain yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan indikator,” jelasnya. 

Untuk itu, pihaknya berusaha mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan berbagai program. Diantaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan fasilitas air bersih, jamban, listrik dan lainnya. 

“Kami tidak bisa kalau hanya menggunakan APBD, makanya kami optimalkan CSR, Baznas serta filantropi. Di Jateng ini kami wajibkan satu OPD mendampingi satu desa binaan dan menyelesaikan kemiskinan di sana,” jelasnya. 

Selain itu, program-program lain juga dibuat untuk mendukung pengentasan kemiskinan tersebut. Misalnya dengan membuat fasilitas pendidikan gratis bagi siswa miskin sehingga  mereka bisa memperbaiki masa depan keluarga  serta dengan program lainnya seperti pemberdayaan UMKM. 

“Kami juga berikan pendampingan pada UMKM, pengembangan desa wisata untuk menggairahkan ekonomi di pedesaan serta kegiatan-kegiatan lain. Intinya menyelesaikan kemiskinan itu tidak hanya satu faktor, namun banyak faktor yang harus digarap secara bersama-sama,” pungkasnya. (ADV)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.