Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla/Youtube
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat bicara terkait usul dirinya maju dalam bursa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-34 NU yang akan digelar pada 23-25 Desember 2021.
JK menyatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk masuk ke dalam bursa calon Ketum PBNU. Hal itu disampaikan JK untuk menanggapi adanya usulan dari Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution agar JK maju sebagai calon Ketum PBNU.
Dia menjelaskan bahwa arti dari Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Maka dari itu, dia menyarankan calon Ketua Umum PBNU berikutnya harus berasal dari kalangan ulama di Indonesia.
Padahal, Jusuf Kalla sendiri sempat memiliki peran penting dalam perjalanan PBNU.
Dia pernah jadi Mustasyar PBNU periode 2015-2020. Tugas pokok dan fungsi Mustasyar sendiri adalah jadi penasihat bagi para pengurus PBNU baik diminta maupun tidak diminta.
"Yang bisa memimpin NU adalah ulama," kata JK saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (17/11/2021).
Saat dikonfirmasi siapa calon Ketua Umum PBNU berikutnya yang bakal didukung, dia tidak memberikan jawaban apapun.
Seperti diketahui, PBNU bakal menggelar acara Muktamar ke-34 pada tanggal 23-25 Desember 2021 di wilayah Lampung.
Beberapa nama calon Ketua PBNU yang muncul antara lain, inkamben KH. Said Aqil Siradj, lalu Yahya Cholil Staquf selaku Katib Aam PBNU dan Marzuki Mustamar Ketua Umum Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Jawa Timur periode 2018 - 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Kasus daycare Jogja, 32 anak mulai divisum. Dugaan kekerasan fisik dan psikis, korban diperkirakan capai 130 anak.
Dua ASN Kementerian PU dipanggil dari luar negeri karena dugaan suap dan pelanggaran etik. Menteri PU tegaskan disiplin.
Jogja jadi tuan rumah Kongres XV HIMPSI 2026. Bahas kesehatan mental, SDM, hingga ketangguhan bangsa di era global.
PPIH siapkan jalur khusus lansia di Terminal Ajyad Makkah. Bus shalawat ditambah hingga 140 armada jelang puncak haji.
Imigrasi Yogyakarta gagalkan 3 calon haji non-prosedural di Bandara YIA. Total 6 orang dicegah, modus jalur ilegal terendus sistem.