Sekjen PKP Dukung Pelaksanaan Pemilu 15 Mei, Alasannya Lebih Moderat

Harianjogja.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menilai jadwal Pemilu 2024 yang diusulkan pemerintah pada 15 Mei dinilai lebih moderat dibandingkan usulan KPU pada 21 Februari.

"Dengan adanya pembedaan syarat (verifikasi parpol peserta pemilu) dari MK, maka usulan pemerintah agar jadwal pemilu dimundurkan ke bulan Mei terbilang lebih moderat dibandingkan usul KPU yang ingin memajukan ke bulan Februari," kata Said di Jakarta, Minggu (10/10/2021).

Jadwal pemilu berkorelasi dengan banyak hal, antara lain terkait persiapan parpol dalam memenuhi persyaratan verifikasi. Menurut dia, jika pemilu digelar lebih awal, yaitu Februari seperti usulan KPU, maka konsekuensinya pelaksanaan verifikasi akan dimulai lebih cepat dua bulan.

BACA JUGA : Parpol Belum Satu Suara, Kesepakatan Jadwal Pemilu 2024

"Percepatan tersebut berimplikasi pada pendeknya waktu bagi parpol untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan verifikasi," ujarnya.

Said menilai, pada gilirannya, skema itu memunculkan kerugian khususnya kepada parpol non-parlemen dan parpol baru yang berdasarkan Putusan MK Nomor 55/2020 diberi syarat yang lebih berat dari pada sembilan parpol parlemen.

"Berdasarkan putusan MK itu, sembilan parpol parlemen hanya dipersyaratkan lulus verifikasi administrasi, sedangkan tujuh parpol non-parlemen dan parpol baru dipersyaratkan harus lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual," ujarnya.

Dijelaskan, jika semua parpol diberi syarat yang sama, misalnya semua parpol diwajibkan verifikasi faktual, atau semua parpol hanya diwajibkan verifikasi administrasi saja, maka perubahan jadwal pemilu sebetulnya masih bisa dikompromikan untuk dimajukan atau dimundurkan.

Namun, dengan adanya pembedaan syarat versi MK, maka usulan pemerintah agar jadwal Pemilu dimundurkan ke bulan Mei terbilang lebih moderat dibandingkan usul KPU yang ingin memajukan ke bulan Februari.

"Karena itu agar jadwal Pemilu bisa cepat diputuskan, saya usulkan semua parpol diajak bicara dalam forum rembuk nasional agar asas keadilan Pemilu dapat dipenuhi," katanya.

Said mengatakan, kalau mau yang lebih mudah, caranya mudah yaitu aturan verifikasi dibuat seragam kepada semua partai tanpa terkecuali, misalnya semuanya diverifikasi faktual atau semuanya cukup diverifikasi administrasi.

BACA JUGA : Ini Silang Pendapat Mendagri dan KPU soal Anggaran

Dia menilai kalau usulan itu bisa disepakati, maka Pemilu yang menurut konvensi selalu digelar April dapat saja ditinjau ulang karena ada argumen konstitusional.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara