Sirekap Error, Prabowo-Gibran Dapat Ratusan Suara Gratisan dari Depok
Kelemahan pada aplikasi Sirekap milik KPU membuat perolehan suara Prabowo-Gibran melambung di Depok, Jawa Barat.
Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai harga yang dipatok untuk program Vaksinasi Gotong Royong tidak terjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk membedakan antara perusahaan padat karya dan UMKM dalam pelaksanaan program tersebut.
"Harusnya dalam menentukan harga vaksin program Vaksinasi Gotong Royong, pemerintah membedakan antara perusahaan di sektor padat karya yang besar-besar dan UMKM. Sementara kondisi UMKM saat ini masih parah," ujarnya, Senin (17/5/2021).
Dalam KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm, pemerintah senilai Rp321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp117.910 sehingga total harga menjadi Rp879.140 per 2 kali suntikan.
KMK tersebut juga mengatur bahwa harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota. Namun, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen di luar pajak penghasilan (PPh).
Terkait dengan hal tersebut, Ikhsan menilai pemerintah seharusnya tidak mengambil untung sebesar nilai yang ditetapkan dalam KMK sehingga harga yang dipatok pun bisa dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di segmen UMKM.
"Asosiasi UMKM menolak harga yang ditetapkan pemerintah untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Kemungkinan tidak ada perusahaan UMKM yang bisa ikut. Kami lebih baik menunggu program vaksinasi pemerintah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Kelemahan pada aplikasi Sirekap milik KPU membuat perolehan suara Prabowo-Gibran melambung di Depok, Jawa Barat.
Garebeg Besar 2026 di Keraton Jogja digelar tanpa kirab prajurit. Prosesi tetap sakral meski format disederhanakan.
Jadwal KRL Jogja–Solo terbaru 2026 lengkap dari Tugu ke Palur. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat, praktis, dan hemat.
DPRD Bantul dukung penataan guru honorer jadi PPPK. Pemkab setop rekrutmen honorer baru hingga 2026.
Jadwal KRL Solo–Jogja terbaru 2026 lengkap dari Palur ke Tugu. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat dan efisien.
3 pelaku pembacokan pelajar di SMAN 3 Jogja ditangkap di Cilacap. Polisi masih memburu 3 pelaku lain terkait konflik geng.