Organda Sayangkan Mudik Dilarang

Harianjogja.com, JAKARTA - Sekjen DPP Organda Ateng Aryono menyayangkan pemerintah yang melarang pelaksanaan mudik lebaran pada tahun ini. Pasalnya, berkaca dari pengalaman tahun lalu ketika mudik di larang, justru yang menuai keberuntungan travel gelap.

“Kita nurut juga efek dari nurut [aturan] juga menyedihkan, yang panen juga yang lain yang enggak karu-karuan. Masyarakat malah jadi tidak terjamin dan tidak terlidungi,” tuturnya, Jumat (6/3/2021).

Hal ini, menurutnya, lantaran meski pemerintah melarang mudik, tetap saja mobilitas masyarakat akan tetap terjadi. Ketika moda transpotasi umum yang resmi dilarang beroperasi, banyak masyarakat yang beralih ke travel gelap, yang secara portokol kesehatannya tidak seketat transportasi umum massal.

“Aturan ini jadi kayak eman-eman saja, seharusnya pemerintah melihat pengalaman tahun lalu. Faktanya terjadi [mudik dengan travel gelap],” ujarnya.

Ateng mengatakan pemerintah sebetulnya tidak perlu khawatir jika mudik diperbolehkan atau dilonggarkan. Sebab, tidak serta merta ketika mudik dilonggarkan, masyarakat akan bergerak seluruhnya karena saat ini masyarakat sudah sangat berhati-hati dan memiliki perhitungan risiko di kala pandemi.

Dengan adanya aturan mudik yang ketat, justru masyarakat akan lebih terlindungi karena saat ini juga sudah ada alat tracing dan screening berbiaya murah dan lebih efisien yakni Genose sebagai alat tes Covid-19 yang sangat baik sekali dalam mempermudah perjalanan saat mudik. Bahkan harganya bisa 10 kali lebih murah dibandingkan dengan swab Antigen.

“Kalau ini [Genose] bisa dikembangkan dengan bagus terutama oleh Kemenhub, dan bisa diterapkan di terminal akan sangat baik sekali. Jadi masyarakat yang hendak berpergian bisa di-screening dengan Genose, syukur-syukur bisa gratis, sudah pasti masyarakat yang berpergian akan tenang karena kekhawatiran penularan bisa langsung terdeteksi di situ,” tuturnya.

Terlebih jika masyarakat bisa mudik dengan angkutan umum, saat ini juga lebih aman karena memiliki tingkat ketersediaan dan pemeliharaan yang bagus. Termasuk dalam kesiapan protokol kesehatan yang ketat dan jauh lebih andal.

Diakui olehnya bahwa saat ini tidak sedikit angkutan umum yang berada dalam posisi idle karena bergerak secara bergantian dengan tingkat okupansi rata-rata sekitar 30 persen.

“Kalau mudik dilonggarkan tentu saja ini akan bergerak meski kenaikannya kecil tetapi ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memang hidup dari angkutan umum untuk bisa terus hidup,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia