JPU Sebut Pengaturan Kuota Haji Tambahan Lewat Satu Pintu
Jaksa KPK mengungkap pengisian kuota haji tambahan 2023-2024 dilakukan melalui satu pintu lewat Fuad Hasan Masyhur. Fakta itu terungkap dalam sidang dakwaan man
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2)./Antara-Hafidz Mubarak A.
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemerintah saat ini terus memerangi mafia tanah yang memiliki banyak modus dalam beraksi.
"Mafia tanah di Indonesia luar biasa," kata Sofyan, Jumat (11/12/2020).
Menurutnya, mafia tanah merupakan penjahat yang ingin menguasai tanah rakyat dengan cara-cara yang tidak benar.
Misal, di Teluk Naga, Tangerang, tanah warga keluar Nomor Identifikasi Bidang Tanah atau NIB tanpa diketahui masyarakat.
"Ini di belakangnya mafia tanah yang grabbed tanah rakyat. Itu juga terjadi di mana-mana," ujarnya.
Ada juga mafia tanah yang beraksi dengan berpura-pura saling menggugat tanah yang bukan milik mereka. Salah satu yang digugat atau tergugat menang di Mahkamah Agung.
"Lalu yang mereka eksekusi tanah kamu, kamu enggak tau apa-apa tanah mu dirampas orang," kata dia.
Ada pula, ujar dia, modus yang memanipulasi dengan mengatakan sertifikat tanahnya hilang dan bikin sertifikat baru. Padahal sertifikat sudah digadaikan di suatu tempat.
"Macam-macam praktek buruk kejahatan. Sekarang kita keras sekali, kita tangkap banyak, kita penjarakan banyak," kata dia.
Ada juga aksi mafia tanah yang berpura-pura ingin membeli tanah, dia bayar uang muka. Lalu dia meminjam sertifikat untuk cek di Badan Pertanahan Nasional.
Menurut Sofyan, jika ada yang seperti itu, jangan kasih sertifikat.
Pasalnya, jaringan mafia yang kemudian menggantikan sertifikat asli dengan sertifikat palsu, kemudian pemilik tanah tidak tahu kalau sertifikatnya diganti.
"Kemudian sertifikat asli dijual ke orang lain. Itu contoh-contoh praktek mafia tanah," kata dia.
Sofyan mengatakan saat ini terus memperbaiki sistem yang ada di kementerian, melanjutkan sertifikasi tanah, perbaiki pelayanan, dan memerangi mafia tanah.
Sehingga tujuan akhirnya adalah ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.
Karena, jika tidak ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, maka risiko investasi di Indonesia jadi sangat tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Jaksa KPK mengungkap pengisian kuota haji tambahan 2023-2024 dilakukan melalui satu pintu lewat Fuad Hasan Masyhur. Fakta itu terungkap dalam sidang dakwaan man
Lakon Tatu membawa kisah cinta, kesetiaan, dan luka pasca-Perjanjian Giyanti hingga mengantar Sleman meraih Penyaji Terbaik I.
Sensus Ekonomi 2026 BPS DIY dapat membantu pelaku usaha membaca potensi ekonomi, peluang pasar, dan investasi di berbagai wilayah.
OJK mengkaji dampak penutupan 833 dapur SPPG terhadap kredit perbankan, termasuk jumlah SPPG yang mendapat pembiayaan bank.
Pertamina mengungkap program streamlining anak usaha yang telah dilakukan pada semester I/2026 setelah mendapat arahan Presiden Prabowo.
KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 234.815 kursi KA Jarak Jauh selama libur HUT ke-81 RI, 13-18 Agustus 2026.