Hitung Cepat Dimulai di Kawal Pemilu, Paslon 02 Unggul Sementara
Proses perhitungan suara Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 telah dilaksanakan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Harianjogja.com, JAKARTA - Pejabat di Kementerian Sosial terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu (5/12/2020). Pejabat tersebut diduga terkait dengan korupsi bantuan sosial atau bansos dalam penanganan Covid-19.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan bahwa KPK telah melakukan tangkap tangan kepada pejabat Kemensos dalam operasi yang dilakukan pada Jumat (4/12/2020) hingga sabtu (5/12/2020).
Firli menyebut penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19.
BACA JUGA : Bansos Tunai Tahap 8 & 9 Cair Bulan Ini
"PPK pada Program Bansos di Kemensos RI. Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para Vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi Covid-19," kata Firli, Sabtu (5/12/2020).
Meskipun demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai posisi dari pejabat tersebut di Kemensos. Namun, Firli mengatakan bahwa pejabat Kemensos tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan.
"Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan. Terima kasih," ujarnya.
BACA JUGA : Bansos Kemensos Akan Berlanjut 2021, Dinsos DIY
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Proses perhitungan suara Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 telah dilaksanakan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.