BRAN dan ATR/BPN Bagi Tugas, Konflik Agraria Jadi Fokus
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan kolaborasi dengan ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria dan menata data pertanahan nasional.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA - Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan dalam negeri (pilkada) kerap fluktuatif setiap penyelenggaraannya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori.
Untuk Pilkada Serentak 2020, pihaknya menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77,5%.
Hudori mengatakan kalau total daftar pemilih tetap (DPT) saat ini mencapai 1.000.359.152 orang. Namun pemilih yang diketahui berpartisipasi itu jumlahnya pun naik turun.
"Pilkada ini kan fluktuasi tingkat partisipasinya," kata Hudori dalam Webinar Pilkada Aman dan Bersih, Senin (9/11/2020).
Kata Hudori, partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 mencapai 70%. Kemudian Pilkada 2017 sebanyak 74,5% dan 2018 mencapai 73,24%.
"Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen," tuturnya.
Menurut Hudori, target tersebut bisa dicapai. Caranya ialah dengan melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat meskipun masih di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
"Tergantung makanya nanti sosialisasi yang penting, terkait pilkada yang akan kita laksanakan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan kolaborasi dengan ATR/BPN untuk menyelesaikan konflik agraria dan menata data pertanahan nasional.
Menteri Transmigrasi mendorong revisi UU Ketransmigrasian untuk memberi kepastian investasi, mengoptimalkan PNBP, dan membuka lapangan kerja.
TNI menyebut Puspom mengawal penyidik KPK saat OTT di BNPB. KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sestama BNPB Rustian, serta uang Rp1,4 miliar dan emas.
Trump dan Netanyahu dilaporkan membahas kemungkinan serangan baru ke Iran. Gedung Putih membantah keduanya membicarakan dimulainya kembali perang.
Pemda DIY menganggarkan Rp373 juta untuk perbaikan pagar Mandala Krida pada 2026. DPRD DIY sempat mengusulkan anggaran ditunda.
IMF memperingatkan tekanan utang negara berkembang akibat konflik AS-Iran, sementara perlambatan investasi AI berisiko menekan ekonomi global.