Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi, Libatkan Kompolnas dan Ahli
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) bagi keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah BST atau bansos tunai sebesar Rp500.000 untuk setiap keluarga.
Terdapat 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos ini. Bantuan ini hanya diberikan selama satu kali yang dicairkan pada bulan September.
Untuk mendapatkan BST tidak perlu mendaftarkan diri, sebab keluarga yang termasuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat akan mendapatkan BST tersebut. BST akan terus disalurkan hingga bulan Desember 2020.
Proses pencairan BST akan dikirim langsung melalui rekening penerima melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), setelah itu pemegang kartu dapat mencairkan BST dengan cara tarik tunai melalui ATM maupun Kantor Cabang Bank Mitra Kemensos yakni BNI, BRI, BTN dan Mandiri atau melalui e-warong.
Penerima dapat mengecek apakah telah terdaftar sebagai penerima bansos tunai melalui situs web cekbansos.siks.kemsos.go.id.
Nantinya, penerima bansos akan dimintai:
- ID KTP atau data Penerima Bantuan Iuran (PBI),
- Kartu Indonesia Sehat (KIS),
- Serta mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Masukkan kode captha yang tercantum dalam situs web kemudian cek “keterangan bansos” dan data akan ditampilkan.
Selain melalui cekbansos.siks.kemsos.go.id, penerima bansos dapat juga mengecek BST melalui aplikasi SIKS Dataku dan juga melakukan pencarian data penerima BST melalui situs dtks.kemensos.go.id.
Demikian cara cek bansos secara online di cekbansos.siks.kemsos.go.id. Semoga informasi ini membantu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.