Seorang Anggota TNI Mabuk Aniaya Santri Ponpes Nurul Bayan, NU Desak Penindakan
PCNU Pangandaran mengecam dugaan penganiayaan santri oleh oknum TNI dan mendesak penegakan hukum. Pihak satuan menyampaikan permintaan maaf.
Ilustrasi pers./Ist
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi corona. Tujuannya agar pers mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi Covid-19 kepada masyarakat.
"Pers punya peran penting dalam pandemi covid-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoaks," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menilai tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas. Sehingga pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita.
Menurut dia, sebagian usaha pers sebelum pandemi datang, ada yang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik. Maka ketika pandemi, kondisi akan semakin berat.
"Sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, juga perlu lakukan langkah yang sama kepada usaha pers," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai, Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19.
Menurut dia, tentunya segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat. Namun Sukamta mengingatkan bahwa bantuan pemerintah terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul dan hilang daya kritis terhadap pemerintah.
Dalam kondisi krisis akibat pandemi, lanjutnya, peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu moral hazard penyelenggara negara. Sehingga pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang.
"Mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik," katanya.
Ia menambahkan selama masa pandemi Covid-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik untuk melakukan "physical distancing" dan "social distancing". Namun dia menilai terkadang pers hanya menyambungkan suara dari pemerintah tanpa memberikan pembanding yang kuat.
"Khususnya konten media straight news yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PCNU Pangandaran mengecam dugaan penganiayaan santri oleh oknum TNI dan mendesak penegakan hukum. Pihak satuan menyampaikan permintaan maaf.
SIM Keliling Jogja Sabtu 14 November 2026 hadir di Alun-Alun Kidul pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB. Simak jadwal dan syarat perpanjangan SIM.
Pengelolaan keuangan, pengurusan perizinan, hingga pemahaman terhadap keuntungan usaha juga menjadi faktor penting agar bisnis dapat bertahan dan berkembang.
Komnas HAM mengumpulkan kronologi, keterangan mahasiswa, dan rekaman CCTV UGM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM saat aksi 10 November.
Cek jadwal Angkutan KSPN dari Malioboro ke Obelix Sea View dan Pantai Drini, lengkap dengan tarif serta jadwal perjalanan pulang.
Cek rute Trans Jogja 2026, daftar halte, tarif reguler dan pelajar, metode pembayaran, serta jam operasional bus mulai pukul 05.30 WIB.