Tokoh NU: Memerangi Radikalisme Butuh Gerakan Politik

Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk menangkal gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia harus diperjuangkan dengan gerakan politik. Harus ada kebijakan politik menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain gerakan politik, penegakan hukum juga harus dilakukan. 

Hal tersebut disampaikan oleh KH. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama di sela-sela kegiatan eksekutif meeting Centris Democracy Internasional (CDI) di Hotel Hyatt Jogja, Kamis (23/1/2020).

Menurut Staquf, NU selama ini mengampanyekan toleransi dan mengajak harmonisasi. Hanya saja, ada aktor-aktor yang menentang dan tidak menginginkan itu. Bahkan menentang dengan cara melanggar hukum. Kalau gerakan intoleransi dan radikalisme terus berkembang, artinya yang berwenang tidak sungguh-sungguh melakukan penangkalan.

"Nah, apakah penegak hukum berani menindak itu. Kalau tidak ditindak tegas, maka mereka akan berani," katanya.

Dia meminta agar negara tidak ragu-ragu dalam menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Jika ragu-ragu, maka gerakan mereka akan semakin meningkat. "Jangan-jangan sedikit-sedikit demokratis. Sebab gerakan ini juga berjalan tidak ragu-ragu. Kalau mereka sebut penggal ya pengal," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, NU memasukkan gagasan resolusi yang diajukan PKB di mana isinya hasil Munas di Banjarmasin, Kalimatan Selatan. Resolusi tersebut juga diajukan ke sejumlah negara seperti di Roma dan Bassel. "Masalah-masalah besar seperti gerakan intoleransi dan radikalisme harus diselesaikan juga secara politik (kebijakan) dan penegakan hukum," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orban. Pertemuan empat mata tersebut, membahas beberapa tema termasuk rencana kerja sama dengan beberapa partai seluruh dunia anggota CDI. Salah satu tema yang dibahas adalah tema mengenai humanisme barat dan humanisme Islam. 

"Partai diseluruh dunia yang mengikuti kegiatan ini, juga membahas mengenai aliansi abad ke-21, humanisme barat, demokrasi Kristen dan humanisme Islam. Orban juga menjadi panelis dalam pertemuan ini," ujarnya. 

Selain Orban, panelis lainnya adalah Eva Sáenz-Díez dari Universitas Katolik Louvain Belgia, Nizar Baraka, Sekretaris Jenderal Partai Kemerdekaan Maroko, KH. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama, dan Franz Magnis, S.J., dari Universitas Driyakarya, Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.