MSCI Ancam Downgrade, Saham Bank dan Tambang Berguguran
IHSG anjlok 630 poin pada sesi I, Jumat (16/10/2026), dengan saham BBCA, BBRI, BMRI dan emiten tambang melemah di tengah wacana MSCI.
Sejumlah kapal asing yang tertangkap pihak berwenang akan ditenggelamkan di perairan Natuna, Kepulauan Riau./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan dalam menangani sengketa di Perairan Natuna, menyusul pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China.
“Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!” kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman, dalam siaran resmi setkab.go.id, Minggu (5/12/2019).
Fadjroel merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, mengenai empat sikap resmi pemerintah RI terkait konflik Natuna.
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.
Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan secara hukum China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.
“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Mahfud.
Mahfud mengungkapkan sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.
“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap Mahfud.
Selain itu, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
IHSG anjlok 630 poin pada sesi I, Jumat (16/10/2026), dengan saham BBCA, BBRI, BMRI dan emiten tambang melemah di tengah wacana MSCI.
Toyota Avanza menabrak motor dan pajangan keramik di Jalan Godean, Sleman. Pengendara motor dan pemilik toko mengalami luka-luka.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.
Konferensi pers industri rokok elektronik nasional menyoroti perlunya perlindungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja
DPRD DIY menyoroti kekurangan guru, kendala beasiswa JKP, dan ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah di Gunungkidul.