AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran
AHY menegaskan Partai Demokrat tidak mengajukan nama pengganti Gibran dan menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Ilustrasi. /Reuters
Harianjogja.com, SIDOARJO - Diperlukan adanya standar pengamanan bagi hakim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Agung (MA) Abdullah.
"Kematian Hakim Jamaluddin di Deli Serdang kemarin harus diambil hikmahnya, yaitu agar setiap orang yang berprofesi sebagai hakim lebih berhati-hati dalam menemui teman atau tamu-tamunya," ujarnya saat ditemui di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (30/11/2019) petang.
Jenazah Jamaluddin ditemukan di sebuah jurang kawasan perkebunan kelapa sawit, Desa Suka Dame, Kutalimbari, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 29 November 2019.
Hakim yang juga pejabat humas Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, itu ditemukan warga dalam posisi terbaring di jok belakang mobilnya, Toyota Land Cruiser Prado warna hitam, nomor polisi BK-77-HD, yang diduga merupakan korban pembunuhan.
Menurut Abdullah, kematian Hakim Jamaluddin mengingatkan bahwa profesi hakim memiliki risiko yang sangat besar.
"Terlebih banyak perkara yang ditangani hakim berkaitan dengan kejahatan luar biasa dan cenderung berjejaring, seperti perkara terorisme dan penyalahgunaan narkotika yang harus melawan bandar," ucapnya.
Abdullah mengungkapkan, kendati berisiko tinggi, tidak ada pengawalan oleh aparat berwenang kepada setiap hakim.
"Jangankan hakim fungsional, pejabat peradilan seperti ketua pengadilan saja sehari-harinya hanya didampingi seorang asisten pribadi. Ketua MA-pun hanya didampingi asisten pribadi," ujarnya.
Abdullah mencontohkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, setiap hakim menerima tunjangan pengamanan dan sehari-hari dikawal oleh sedikitnya dua personel aparat kepolisian.
"Ketua MA di Amerika Serikat lebih banyak lagi personel yang mengawal," katanya.
Ia menjelaskan, sebenarnya standar pengamanan hakim di Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah diatur dalam UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun implementasi dari UU tersebut tidak pernah dijalankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
AHY menegaskan Partai Demokrat tidak mengajukan nama pengganti Gibran dan menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Sebanyak 3.325 PPPK paruh waktu di Bantul menunggu kepastian alih status menjadi penuh waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.
KA Batara Kresna rute Wonogiri-Solo bertambah menjadi delapan perjalanan sehari mulai 1 Desember 2026. Warga diminta waspada.
PAN tidak mengajukan nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.
PCNU Pangandaran mengecam dugaan penganiayaan santri oleh oknum TNI dan mendesak penegakan hukum. Pihak satuan menyampaikan permintaan maaf.
Polda DIY menjelaskan video viral truk polisi mengangkut orang berbaju preman. Mereka merupakan 858 personel Satgas Pagar.