Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Ilustrasi. /Dok JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Penahanan terhadap tiga WNI di Malaysia, bukan karena alasan terlibat jaringan terorisme. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.
Informasi ini diperoleh Argo setelah pihaknya berkomunikasi dengan pihak Polisi Diraja Malaysia (PDRM).
Tiga WNI tersebut merupakan penonton pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Malaysia kontra Indonesia di Stadion Bukit Jalil, Malaysia.
Setelah ketiga WNI ditangkap, pihak PDRM menyita dan menggeledah tas ketiga supporter Timnas Indonesia itu. Saat diperiksa, salah satu WNI diketahui telah menghapus akun Facebook-nya sehingga muncul dugaan adanya keterkaitan jaringan teroris.
"Memang benar tiga WNI diamankan oleh polisi Malaysia. Tapi yang bersangkutan ditahan bukan karena jaringan terorisme," kata Brigjen Argo di Jakarta, Jumat.
Saat ini ketiga WNI masih diperiksa oleh aparat keamanan setempat.
"Hasil dari keterangan nanti seperti apa, akan kami update lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.