Pertamina Perkuat Pasokan BBM dan LPG Jelang Nataru 2026/2027
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
Logo PAN/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai tidak beralasan apabila ada pihak yang khawatir revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan merembet pada poin lain.
"Saya dengar ada fraksi yang masih khawatir kalau amandemen itu nantinya akan menyentuh aspek lain. Kekhawatiran itu sebetulnya tidak beralasan," kata Saleh di Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Dia menyarankan sebelum revisi UU MD3 dilakukan, para pimpinan partai politik harus bertemu untuk merumuskan perubahan sehingga revisi tersebut tidak merembet pada poin lain. Setelah itu menurut dia, pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD tinggal melaksanakan keputusan pertemuan para ketua umum partai politik.
"Saya yakin, tidak mungkin ada yang berani berbelok dari kesepakatan yang ditetapkan pimpinan partainya," ujarnya.
Saleh yang merupakan Sekretaris FPAN MPR RI itu menilai perlu ada pertemuan informal antar-pimpinan parpol terkait adanya wacana penambahan jumlah pimpinan MPR RI.
Pertemuan informal itu menurut dia sekaligus merekatkan silaturahmi dalam menyusun agenda politik kebangsaan ke depan.
Selain itu Saleh mengaku dirinya yang pertama membuka wacana penambahan kursi pimpinan MPR RI di media massa dan disampaikannya secara resmi dalam rapat pleno Badan Pengkajian MPR, dan dirinya saya salah seorang anggotanya.
"Selanjutnya saya menyampaikan hal itu dalam rapat tim sinkronisasi badan pengkajian MPR lalu Baleg DPR RI menyambut usulan itu dan membicarakannya secara serius di Baleg," ujarnya.
Dia menjelaskan dirinya menyampaikan usulan itu secara resmi di rapat pleno badan pengkajian MPR bahkan dalam rapat tim sinkronisasi tatib dan rekomendasi akhir masa jabatan MPR RI, usulan itu kembali ditekankannya.
Menurut dia, fraksi-fraksi lain menanggapi secara berbeda-beda namun disepakati bahwa usulan itu akan dimasukkan dalam catatan untuk dibawa dalam rapat gabung lintas fraksi dan kelompok DPD.
"Saya tentu mengapresiasi wacana penambahan pimpinan MPR itu sekarang sudah bergulir bahkan sudah dirumuskan konsepnya oleh Badan Legislasi DPR. Jika semua setuju, tentu tidak sulit untuk mengamandemen UU MD3 tersebut," katanya.
Menurut dia, kedepannya tinggal bagaimana menjaga agar amandemen itu tidak melebar kemana-mana dan menyentuh hal-hal lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
OJK mengingatkan modus penipuan online berupa love scam, kerja paruh waktu, dan tiket pesawat murah. Simak cara mengenali dan melaporkannya.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.
Kepsek Daycare Little Aresha Anita Palupi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Tabrakan mobil Daihatsu Sigra dan truk tangki BBM di Ponorogo-Trenggalek menewaskan tiga orang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
Menkeu Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan setelah efisiensi tata kelola.