Uang THR untuk Bupati Pekalongan Disebut Sudah Jadi Tradisi
Saksi Robby Darussalam menyebut pemberian uang THR kepala dinas kepada Bupati Pekalongan sudah menjadi tradisi sejak pemerintahan sebelumnya.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) melakukan kunjungan ke kantor pusat PT PLN (persero), Senin (5/8/2019). Kedatangannya untuk meminta penjelasan pascapemadaman listrik massal di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8)./Bisnis-Amanda Kusumawardhani
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana cadangan pendistribusian energi listrik harus berjalan melalui kalkulasi yang matang.
"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi," kata Presiden saat kunjungan ke kantor pusat PT PLN (Persero) di Jakarta pada Senin (5/8/2019).
Presiden menjelaskan listrik padam yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tidak hanya merusak reputasi PLN. Dia mengatakan konsumen listrik sangat dirugikan.
"Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simple-simple saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak-blakan saja, sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta direksi dan pengelola PLN untuk mengkalkulasi segala resiko pendistribusian energi listrik.
"Pertanyaan saya, Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop. Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," demikian Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Saksi Robby Darussalam menyebut pemberian uang THR kepala dinas kepada Bupati Pekalongan sudah menjadi tradisi sejak pemerintahan sebelumnya.
Karhutla Riau mencapai 16.264 hektare. Pemprov Riau menyemai 26 ton garam lewat OMC dan mengerahkan enam helikopter.
Gus Rozin merintis BPRS di Pati sejak 2005 untuk memperluas akses modal UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah pesantren.
Guru Besar UGM Prof. Priyono Suryanto mendorong tiga transformasi penanganan karhutla, dari respons krisis menuju penjagaan hutan berkelanjutan.
BMKG mencatat 11.869 titik panas di Kaltim pada 1-21 Agustus 2026 dan meminta penguatan mitigasi karhutla menjelang puncak panas.
DPRD Sleman menyoroti pencairan dana JPS yang dinilai perlu dipercepat. Dinsos Sleman mulai menyederhanakan tahapan permohonan bantuan