Wamendagri Sebut Usulan Kewarganegaraan Ganda Masih Dikaji
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai menjalani sidang perdana pemeriksaan berkas memori PK di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Kamis (10/1). /ANTARA FOTO-Dhimas B. Pratama
Harianjogja.com, JAKARTA--Pembahasan permohonan amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun berlanjut. Hari ini, Selasa (23/7/2019), Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat internal membahas permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun yang diajukan Presiden Joko Widodo.
Dalam surat undangan rapat yang beredar, rapat internal Komisi III DPR RI itu akan berlangsung pukul 10.00 WIB, di Ruang Rapat Komisi III DPR.
Rapat tersebut menindaklanjuti keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa (16/7/2019) yang memutuskan menugaskan Komisi III DPR membahas Surat Presiden Joko Widodo, nomor: R-28/Pres/07/2019.
Surat Presiden tersebut meminta pertimbangan DPR atas permohonan terhadap amnesti Baiq Nuril Maknun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Pakar UGM mengimbau petani menggunakan varietas tahan kekeringan dan komoditas minim air untuk menghadapi El Nino Godzilla.
Sebanyak 37 SD di Bantul mendapat program revitalisasi 2026. Enam sekolah telah mulai mengerjakan pembangunan.
Bareskrim menyatakan gas N2O Whip-Pink bukan bahan tambahan pangan, melainkan gas medis untuk anestesi berdasarkan hasil uji laboratorium.
Gibran Rakabuming Raka menghormati pembentukan kabinet bayangan dan menyebutnya sebagai bentuk partisipasi publik dalam demokrasi.
Iran menolak proposal negosiasi AS dan mempertahankan kebijakan pemblokiran Selat Hormuz dalam perundingan yang dimediasi Oman.