Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Ogah Merapat ke Jokowi, PKS Anggap Jadi Oposisi Juga Mulia
Mardani Ali Sera./Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA - PKS dipastikan tidak akan masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan kalau posisi partai politiknya adalah sebagai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin untuk periode 2019-2024.
"Oposisi," ujar Mardani Ali kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
Mardani Ali pun menilai kalau menjadi oposisi bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebelah mata atau negatif. Ia pun menyebutkan menjadi oposisi memiliki kemuliaan tersendiri.
"Menjadi oposisi juga mulia," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengungkapkan bahwa partainya akan menjadi oposisi yang seterusnya akan mengawal pemerintahan ke depan.
BACA JUGA
"PKS istiqomah insya Allah mengawal pemerintah," pungkas Mardani Ali.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mardani Ali sempat mengatakan kalau PKS akan menentukan sikap partainya pada sidang Majelis Syuro PKS yang rencananya digelar sebelum pelantikan presiden pada Oktober 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
