11 Jalan di Boyolali Masuk Zona Rawan Kecelakaan, Ini Daftarnya
Dishub Boyolali identifikasi 11 ruas jalan rawan kecelakaan. Empat ruas jadi prioritas dalam RAK LLAJ 2026–2031.
Mardani Ali Sera./Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, JAKARTA - PKS dipastikan tidak akan masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan kalau posisi partai politiknya adalah sebagai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin untuk periode 2019-2024.
"Oposisi," ujar Mardani Ali kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
Mardani Ali pun menilai kalau menjadi oposisi bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebelah mata atau negatif. Ia pun menyebutkan menjadi oposisi memiliki kemuliaan tersendiri.
"Menjadi oposisi juga mulia," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengungkapkan bahwa partainya akan menjadi oposisi yang seterusnya akan mengawal pemerintahan ke depan.
"PKS istiqomah insya Allah mengawal pemerintah," pungkas Mardani Ali.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mardani Ali sempat mengatakan kalau PKS akan menentukan sikap partainya pada sidang Majelis Syuro PKS yang rencananya digelar sebelum pelantikan presiden pada Oktober 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Dishub Boyolali identifikasi 11 ruas jalan rawan kecelakaan. Empat ruas jadi prioritas dalam RAK LLAJ 2026–2031.
Sri Sultan HB X menyebut Sragen sebagai saudara tua DIY karena jejak sejarah Mataram. Hubungan budaya ini diminta terus dijaga.
KPK menduga rumah milik Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul menggunakan nama orang lain sehingga tidak tercatat dalam LHKPN.
Seorang pria 61 tahun ditemukan meninggal di Sungai Bedog, Bantul. Polisi memastikan tidak ada tanda kekerasan, korban diduga punya riwayat epilepsi.
Sebanyak 2.663 ASN Jawa Barat terindikasi judi online. Pemprov Jabar siapkan sanksi mulai pembinaan hingga pemecatan.
Harga barang diprediksi naik pada akhir 2026 akibat biaya produksi dan pelemahan rupiah. Daya beli masyarakat terancam melemah.