Fadli Zon: Tak Perlu Ada Rekonsiliasi

Harianjogja.com, JOGJA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai tidak perlu ada wacana rekonsiliasi antara pasangan calon presiden Jokowi-Makruf dan Prabowo-Sandi paska pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Baginya, upaya rekonsiliasi tersebut dinilai keliru menyikapi dinamika demokrasi di Indonesia.

Adanya rekonsiliasi menurut Fadli justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya. Dia berharap wacana rekonsiliasi tidak lagi dibesar-besarkan.

"Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini (Pilpres) kan satu kontestasi ya dalam fase demokrasi bangsa. Jadi harus dianggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi," katanya kepada wartawan di Kepatihan, Senin (8/7/2019).

Dia mengatakan, kubu Prabowo-Sandi selama ini sudah menyampaikan langkah hukum, termasuk memprotes kecurangan Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Hasilnya juga sudah diterima. Dia juga sependapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menilai tidak perlu ada rekonsiliasi.

"Namanya juga kontestasi. Kalau ada istilah rekonsiliasi adalah istilah yang salah. Rekonsiliasi untuk apa wong kita memang didalam demokrasi bersaing berkompetisi gitu," katanya.

Disinggung soal potensi perpecahan masyarakat jika tidak ada rekonsiliasi nasional, Fadli menepis potensi tersebut. Menurutnya, proses saat ini justru bagian dari upaya mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. "Saya yakin, di dalam demokrasi harus ada kedewasaan. Saya kira masyarakat punya jalurnya sendiri. Jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah," kata Fadli.

Meski begitu, dia mendukung saran Eks Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyarankan agar rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dimanfaatkan untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

"Jangan dihambat (Habib Rizieq) pulang. Konon ada informasi bahwa dia (Rizieq) sulit untuk keluar dari sana (Arab Saudi) karena ada note. Padahal, pemerintah Saudi sebenarnya tidak ada masalah," kata Fadli.

Dia juga menyinggung kasus hukum yang dialamatkan ke Rizieq yang lebih kental muatan politisnya dibandingkan kasus hukum. Dia juga meminta, kriminalisasi kepada Rizieq dihentikan.

"Pilpres kan sudah selesai. Semestinya aroma politik di dalam kasus-kasus itu juga dihentikan. Rizieq seharusnya bisa kembali tanpa ada kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang lain," kata Fadli.

Terpisah, Politisi PDI-P DIY Bambang Praswanto berharap upaya rekonsiliasi antara kedua kubu bisa segera terwujud. Hal itu dilakukan agar kedua kubu yang berbeda pilihan bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. "Doakan saja bisa segera terwujud," kata Bambang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.