Anggaran Paskibraka Jateng Dipangkas, Kuota Tetap 45 Orang
Anggaran Paskibraka Jateng 2026 turun menjadi Rp500 juta-Rp600 juta. Kuota 45 peserta tetap dipertahankan untuk upacara HUT RI.
Ilustrasi demokrasi./nigerianeye.com
Harianjogja.com, JAKARTA- Sebuah survei yang mengukur tentang kepercayaan masyarakat Indonesia tentang sistem demokrasi dilansir baru-baru ini.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin meningkat yaitu mencapai 83 persen.
"Dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat sebagai sistem pemerintahan yang terbaik," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Dia mengatakan 83 responden setuju bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik, jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 76 persen.
Namun, menurut dia, angka itu masih di bawah dengan capaian beberapa negara seperti Korea Selatan dan negara-negara di Eropa barat yaitu sebesar 87 persen.
"Ada satu pola yaitu jelang pemilu kepuasan pada demokrasi cenderung naik mungkin karena momen pemilu," ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan dalam survei tersebut juga menunjukan kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi cukup tinggi yaitu 73 persen dan hanya 20 persen menilai tidak puas.
Menurut dia, kepuasan di bulan Agustus 2018 sebesar 73 persen menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya, misalnya, di Agustus 2017 sebesar 70 persen dan 2016 sebesar 68 persen.
Burhanuddin menilai naik dan turunnya kepuasan publik terhadap demokrasi tergantung pada kinerja pemerintah dalam mendukung terwujudnya demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Anggaran Paskibraka Jateng 2026 turun menjadi Rp500 juta-Rp600 juta. Kuota 45 peserta tetap dipertahankan untuk upacara HUT RI.
KPK mendalami dugaan pemberian pihak swasta kepada Reza Maullana Maghribi, tersangka kasus suap proyek DJKA Kemenhub.
DPRD Bantul meminta pemerintah pusat menambah TKD agar program pembangunan yang tertunda bisa berjalan, terutama pendidikan dan kesehatan.
Kajari Kulonprogo Putri Ayu Wulandari akan mendalami penyidikan PT SAK yang telah berlangsung berbulan-bulan dan belum menetapkan tersangka.
Sekitar 1.600 warga turun ke Kali Code, Jogja, untuk bersih-bersih sungai dan lomba mural dalam rangka HUT ke-81 RI.
Tunggakan PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp26 miliar. DPRD meminta Pemkab mengoptimalkan penagihan untuk memperkuat PAD.