Advertisement
Andi Arief Siapkan 3 Model Klarifikasi Kasus Mahar Politik Rp500 Miliar
Andi Arief bersama tim pengacara melaporkan balik relawan Kotak Adja di Polda Metro Jaya. - suara.com/Agung Sandy Lesmana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief bakal memberikan klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan dugaan mahar politik.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, Jumat (24/8/2018). Ia mengatakan Andi Arief menawarkan tiga model klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan dugaan mahar politik.
Advertisement
Tiga model klarifikasi ditawarkan karena saat ini Andi Arief tengah berada di Lampung, merawat ayahnya yang sedang sakit, kata Jansen yang datang ke Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Tiga model klarifikasi yang ditawarkan tersebut dengan menggunakan "video call", menggunakan surat tertulis dengan tanda tangan atau klarifikasi melalui jajaran Bawaslu di daerah Lampung, ucap Jansen.
"Ini yang kita sampaikan ke Bawaslu, inikan masuk akal, bisa jadi ke depannya menjadi model," ujarnya.
Untuk kedua kalinya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief tidak datang dalam pemeriksaan saksi terkait dengan dugaan mahar politik yang diagendakan Jumat (24/8/2018) pagi di Bawaslu. Sebelumnya pada Senin (20/8/2018) Andi Arief juga tidak datang dalam agenda pemeriksaan saksi.
Pemeriksaan saksi Andi Arief oleh Bawaslu dilakukan setelah sebelumnya Federasi Indonesia Bersatu melaporkan ke lembaga pengawas pemilu tersebut terkait dugaan mahar politik pada Selasa (14/8/2018).
Pelaporan tersebut dibuat oleh Federasi Indonesia Bersatu karena pernyataan-pernyataan Andi Arief baik di Twitter maupun media terkait dengan informasi adanya isu mahar politik sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga Uno ke Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera di saat-saat penentuan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Untuk itu, Federasi Indonesia Bersatu menjadikan Andi Arief sebagai salah satu saksi dalam pelaporan itu karena dinilai memiliki kapasitas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
