Anggaran Paskibraka Jateng Dipangkas, Kuota Tetap 45 Orang
Anggaran Paskibraka Jateng 2026 turun menjadi Rp500 juta-Rp600 juta. Kuota 45 peserta tetap dipertahankan untuk upacara HUT RI.
Ilustrasi wisuda mahasiswa. (Reuters/Fabian Bimmer)
Harianjogja.com, JAKARTA--Menjelang berlangsungnya masa orientasi pengenalan kampus (ospek) di perguruan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berupaya mencegah terjadinya praktik kekerasan.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan pihaknya, melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, sudah membuat surat edaran terkait hal itu.
“Surat edaran itu berisi tidak boleh melakukan kekerasan dalam kampus pada masa penerimaan mahasiswa baru,” jelasnya saat ditemui seusai jumpa media Harmoni Indonesia 2018 di Gedung Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Nasir mengimbau agar ospek dilakukan dengan cara yang positif. Misalnya, memperkenalkan berbagai kegiatan yang ada, fasilitas apa saja yang disediakan kampus, dan siapa saja yang memimpin serta mengelola kampus. Para rektor juga sudah diimbau untuk tidak membiarkan adanya kekerasan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut.
“Kalau ada kekerasan, yang bertanggung jawab adalah rektor. Rektor akan bertanggung jawab terhadap kejadian kekerasan yang terjadi di dalam kampus,” ujar dia.
Menristekdikti juga mengingatkan Indonesia sudah bukan berada di era penjajahan. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana caranya bangsa Indonesia bahu membahu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Anggaran Paskibraka Jateng 2026 turun menjadi Rp500 juta-Rp600 juta. Kuota 45 peserta tetap dipertahankan untuk upacara HUT RI.
KPK mendalami dugaan pemberian pihak swasta kepada Reza Maullana Maghribi, tersangka kasus suap proyek DJKA Kemenhub.
DPRD Bantul meminta pemerintah pusat menambah TKD agar program pembangunan yang tertunda bisa berjalan, terutama pendidikan dan kesehatan.
Kajari Kulonprogo Putri Ayu Wulandari akan mendalami penyidikan PT SAK yang telah berlangsung berbulan-bulan dan belum menetapkan tersangka.
Sekitar 1.600 warga turun ke Kali Code, Jogja, untuk bersih-bersih sungai dan lomba mural dalam rangka HUT ke-81 RI.
Tunggakan PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp26 miliar. DPRD meminta Pemkab mengoptimalkan penagihan untuk memperkuat PAD.