Prabowo Minta Aparatur Negara Introspeksi, Siap Lawan Budaya Korupsi
Presiden Prabowo Subianto minta birokrat, TNI, Polri, dan jaksa introspeksi. Tegaskan aparatur negara milik rakyat dan korupsi tidak boleh dibiarkan.
Muhaimin Iskandar/Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JAKARTA- Calon wakil presiden pasangan Joko Widodo dalam Pemilu 2019 masih tanda tanya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim sering melakukan pertemuan dengan Joko Widodo. Pertemuan tersebut dilakukan baik di Istana Bogor maupun Istana Merdeka Jakarta.
Cak Imin mengaku dalam pertemuannya tersebut membahas berbagai hal, salah satunya ialah soal calon wakil presiden. Cak Imin ingin sekali menjadi cawapres untuk mendampingi Jokowi.
Hanya saja, Jokowi masih terus menggodok siapa calon pendamping yang tepat bagi mantan wali kota Solo itu.
"Kesimpulannya wapres terus akan digodok di matrikulasi dianalisis siapa yang paling tepat untuk kepentingan [pemerintahan Indonesia] 2019-2024," kata Cak Imin di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (12/7/2018).
Dalam penggodokan nama-nama tersebut, Cak Imin mengatakan Jokowi memilah milih sosok yang memiliki nilai kecocokan serta nilai elektabilitas yang mampu mendukung Jokowi.
"Siapa yang paling punya chemistry? Siapa yang punya tentu saja kontribusi elektoral kepada pak Jokowi," ujarnya.
Oleh sebab itu, Cak Imin meminta kepada publik untuk sabar menunggu hingga Jokowi mematangkan pilihan dan mengumumkannya.
"Kita tunggu saja, itu kan proses yang harus dilalui. Karena itu kita tunggu dengan sabar sampai pada harinya pak Jokowi mematangkan dan memastikan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Presiden Prabowo Subianto minta birokrat, TNI, Polri, dan jaksa introspeksi. Tegaskan aparatur negara milik rakyat dan korupsi tidak boleh dibiarkan.
Program B50 dinilai mampu menggerakkan ekonomi dan menekan impor BBM, namun pemerintah diminta menjaga pasokan CPO agar inflasi terkendali.
Pemkab Pekalongan membuka program transmigrasi ke Poso hingga Agustus 2026. Peserta berhak mendapat rumah, lahan 2 hektare, dan bantuan hidup.
Kejagung memastikan Febrie Adriansyah belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Berkas perkara masih dipelajari.
Polri menetapkan DR sebagai tersangka TPPU bersama Febrie Adriansyah. DR telah ditahan, sedangkan Febrie masih menunggu proses di Kejagung.
Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus. Simak profil, rekam jejak karier, dan harta kekayaannya.