Jadi Manajer Keuangan Rumah Tangga, Masih Banyak Perempuan Tak Punya Rekening Bank

Harianjogja.com, JAKARTA- Menyadari potensi perempuan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia menetapkan perempuan sebagai target prioritas dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, A. Heri Susanto mengatakan bahwa dalam menetapkan perempuan sebagai prioritas di tingkat tertinggi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan langkah dan standar untuk semua pemangku kepentingan keuangan di negara ini.

"Salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan [PKH] yang berfokus pada bantuan ekonomi keluarga di mana perempuan memiliki peran sentral," katanya ketika membuka diskusi Making Finance Work for Women di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Menurut Heri, pemerintah juga melakukan koordinasi berbagai program di bawah satu payung, yakni pembentukan Sekretariat DNKI sebagai titik simpul bagi upaya menjalankan SNKI.

Diskusi terbatas yang merupakan kerja sama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan Women’s World Banking menyelenggarakan diskusi terbatas yang bertujuan untuk membahas potensi perempuan sebagai segmen pasar utama bagi industri jasa keuangan dan layanan keuangan.

Mereka juga ingin berbagi wawasan dan praktik terbaik internasional dalam melayani perempuan di sektor finansial. Selain itu, membahas tantangan saat ini bagi perempuan Indonesia melalui pembelajaran dari para pakar dan pelaku bisnis untuk mendorong solusi konkrit yang dapat ditindaklanjuti.

Terakhir, menggalang dukungan dan kolaborasi di antara pelaku sektor publik dan swasta untuk mengembangkan layanan keuangan dan akses keuangan bagi perempuan.

Menurut Heri, melayani pasar perempuan sangat memiliki prospek. Meskipun upaya untuk memberikan layanan keuangan kepada perempuan telah dilakukan, sebagian besar lembaga keuangan masih belum memiliki strategi untuk mencapai segmen pasar ini.

Sementara itu, Anna Gincherman, Vice President Strategic Partnership Women’s World Banking, menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 40 tahun terakhir, perempuan tercatat sebagai pihak berpenghasilan rendah.

Menurut Anna, langkah pertama yang harus diambil oleh penyedia layanan keuangan untuk mulai melayani perempuan adalah dengan memahami kehidupan keuangan mereka dan hambatannya dalam mengakses keuangan.

“Dengan memahami kehidupan perempuan, dapat dirancang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” katanya.

Anna bercerita bahwa perempuan di seluruh dunia biasanya adalah sebagai manajer keuangan rumah tangga dan mereka yang menentukan tabungan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah pintu gerbang menuju inklusi keuangan bagi perempuan.

Namun, kata Anna, berdasarkan data Global Findex 2017, di Indonesia hanya sedikit perempuan yang memiliki rekening tabungan di bank. "Masih ada 22% perempuan Indonesia yang menabung secara informal," jelasnya.

Hambatan yang mereka hadapi adalah hambatan budaya dan kelembagaan, tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah, peraturan perundang-undang dan praktik yang masih diskriminatif dan kendala waktu.

Anna menjelaskan bahwa Women\'s World Banking dikhususkan untuk memberikan lebih banyak akses bagi perempuan berpenghasilan rendah kepada instrumen keuangan dan memberdayakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran.

Dalam diskusi tersebut juga tampil Founder RISE Indonesia Caroline Mangoal, Deputy Country Director for Indonesia UNDP Francine Pickup, Managing Director Koperasi Mitra Dhuafa Slamet Riyadi, Chief Manager of Cooperations Tanaoba Lais Manekat Foundation Zesly Fah, Pungky Wibowo (Bank Indonesia), Sondang Marta Samosir (Otoritas Jasa Keuangan), Eka Novi Ariyanti (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan moderator Project Officer LPEM UI Dewi Meisari Haryanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.