Abraham Samad Siap Bertarung pada Pilpres 2019

Abraham Samad - Bisnis/Paulus Tandi Bone
16 April 2018 16:17 WIB I Ketut Sawitra Mustika News Share :

Harianjogja.com, SLEMAN-Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kesiapannya berlaga pada pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Jika ada amanah dari rakyat, ia siap menjadi cawapres atau capres.

Abraham mengaku hingga saat ini sudah ada dua partai yang menawari dirinya untuk berlaga di Pilpres 2019. Partai tersebut adalah partai menengah yang berasal dari partai opisisi dan partai koalisi pendukung pemerintah. Tapi ia tak menyebutkan, tawaran itu untuk posisi capres atau cawapres.

Walau sudah ada tawaran dari partai, Abraham tak mau terlena. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman pada Pilpres 2014, di mana saat itu dirinya juga digadang-gadang sebagai kandidat pemimpin Indonesia.

"Saya tidak mau terjebak lagi. Saya sadar, saya bukan orang partai. Saya tidak mau menikmati rayuan itu," katanya di Resto Pelem Golek, Minggu (15/4/2018).

Abraham juga menyadari dirinya bukanlah orang kaya yang punya kapital berlebih untuk bertarung pada Pilpres mendatang.

Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, Abraham mengaku harus melakukan ikhtiar politik, karena bukan tidak mungkin akan ada amanah dari rakyat. Jika amanah itu datang, entah jadi capres atau cawapres, Abraham siap menerima. Baginya amanah rakyat adalah kewajiban konstitusi yang tidak boleh ditolak.

"Saya nothing to lose lah. Saya siap. Saya mempersiapkan mental saat hal itu datang. Jika amanah itu datang, saya tidak mau mengulangi kesalahan rezim terdahulu. Karena itu saya harus mempersiapkan grand design," tambahnya.

Jika dirinya kelak jadi pemimpin bangsa, Abraham mengatakan ia pertama-tama akan memperbaiki tata kelola dan menentukan national interest. Menurutnya, bangsa-bangsa besar di selalu punya national interest. Contohnya adalah Amerika Serikat yang fokus pada pangan. Hal itulah yang tidak terjadi di Indonesia.

Abraham merinci, ada empat national interest yang cocok untuk Indonesia, yakni sumber daya alam, pangan, pajak, dan kesehatan serta pendidikan. Tak ketinggalan penegakan hukum juga harus diperbaiki, karena itu ia menyebutnya dengan empat plus satu. Semua hal itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat ketika tata kelolanya diperbaiki. Tata kelola yang buruk menyebabkan Indonesia tidak pernah mendapatkan manfaat yang maksimal karena hasilnya selalu bocor.

"Saya tahu betul potensi sumber daya alam yang dimilik Indonesia. Dengan pengelolaan yang maksimal, tidak akan ada lagi orang mati karena kelaparan. Saya juga tidak mau dengan sistem hukum sekarang. Sekarang hukum hanya berpihak pada orang berduit. Saya siap kalau amanah datang, tapi kalau menyebut nama [Jokowi atau Prabowo] saya harus salat istikharah," jelasnya.