Ini Isi Lengkap Putusan MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan. Pembatalan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah diunggah secara lengkap oleh MA pada Selasa (10/11/2026).

Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.

Dilansir Antara, putusan lengkap itu telah dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dan memasuki tahap minutasi pada Selasa (10/11/2026). Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai Tergugat atau Termohon.

Pertimbangan hukum MA memuat sejumlah alasan yang mendasari dikabulkannya kasasi Subhan. Di antaranya menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), perubahan keadaan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga persoalan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran.

MA Pertimbangkan Kewenangan PTUN dan Hak Gugat

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyoroti kewenangan PTUN dalam menangani persoalan administrasi yang berkaitan dengan proses pemilihan umum.

MA menyatakan PTUN memang memiliki keterbatasan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu karena adanya pembatasan subjek, objek, serta tenggang waktu penyelesaian perkara.

Namun, ketika tenggang waktu tersebut telah terlampaui dan terdapat pelanggaran administrasi yang dinilai terstruktur, sistematis, dan terencana, PTUN tetap mempunyai kewenangan korektif dan remedial.

Kewenangan tersebut diperlukan untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih putra terbaik yang memenuhi persyaratan administrasi.

Majelis Hakim Agung juga menilai persoalan pelanggaran administrasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pihak yang berkontestasi dalam Pemilu.

"Menimbang bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat."

Putusan MK Jadi Pertimbangan Baru MA

Pertimbangan penting lainnya berkaitan dengan munculnya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Majelis Hakim Agung mempertimbangkan putusan MK tersebut sebagai notoire feiten atau fakta yang telah diketahui umum. Dalam pertimbangan hukumnya, putusan MK dinilai telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa dalam perkara tersebut.

Putusan itu juga disebut mengakibatkan perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa karena dinilai bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.

Dengan adanya perubahan keadaan hukum tersebut, MA berpendapat terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi, dahulu Tergugat lainnya.

Eksepsi yang dimaksud meliputi dalil gugatan telah kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak. MA menilai pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum perlu mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural.

Atas dasar itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi terhadap objek sengketa untuk menyelaraskan pelaksanaan putusan MK tanggal 5 Oktober 2026 dalam sistem hukum.

Langkah tersebut juga disebut sebagai implementasi asas ius curia novit, yakni prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum.

"Sehingga eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum," bunyi petikan putusan MA.

MA Soroti Dokumen Dasar Penyetaraan Ijazah Gibran

Selain persoalan kewenangan peradilan dan perubahan keadaan hukum, MA turut memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Dalam pertimbangannya, MA menyebut objek sengketa diterbitkan oleh Termohon Kasasi, yakni Dirjen Dikdasmen, berdasarkan dokumen certificate of attendance academic records dan explanation of grades, maupun dokumen lainnya.

Menurut MA, dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis MA.

Majelis Hakim Agung juga menilai penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan satuan pendidikan berkurikulum nasional harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.

Apabila proses penyetaraan dilakukan tanpa dokumen kelulusan tersebut, tindakan itu dinilai tidak cermat karena memengaruhi fakta materiil suatu keputusan.

Atas pertimbangan tersebut, MA menyatakan tindakan hukum Termohon Kasasi, dahulu Tergugat, dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan formal.

MA Batalkan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum tersebut, MA menyatakan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Subhan tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," bunyi petikan putusan tersebut.

Konsekuensinya, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tanggal 12 Agustus 2026 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Putusan PTTUN tersebut sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2026.

Selanjutnya, MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. Subhan.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2026.

Menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Mewajibkan Tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 itu ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat (30/10/2026).

Majelis Hakim terdiri dari Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara