Studi PBB: Utang Negara Pukul Perempuan Lebih Keras

Harianjogja.com, JAKARTA—Lonjakan utang negara di berbagai belahan dunia ternyata menyimpan dampak sosial yang tidak merata. Studi terbaru United Nations Development Programme mengungkap, perempuan di negara berkembang menjadi kelompok paling terdampak ketika pemerintah memperketat anggaran untuk membayar utang.

Laporan yang menganalisis data dari 85 negara berkembang ini menyoroti bagaimana kebijakan fiskal yang berfokus pada pembayaran utang justru memperlebar ketimpangan gender. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kesehatan dan kualitas hidup perempuan.

Salah satu temuan paling mencolok adalah ancaman terhadap lapangan kerja perempuan. UNDP memperkirakan sekitar 55 juta pekerjaan perempuan berisiko hilang dalam jangka pendek, bahkan bisa meningkat hingga 92,5 juta dalam jangka panjang jika beban utang terus meningkat.

Selain itu, pendapatan per kapita perempuan diproyeksikan turun hingga 17%, sementara pendapatan laki-laki relatif stabil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perempuan menanggung dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki dalam situasi krisis utang.

Tak hanya kehilangan pekerjaan, perempuan juga menghadapi beban ganda akibat meningkatnya tanggung jawab domestik yang tidak dibayar. Ketika pemerintah memangkas anggaran layanan publik seperti kesehatan dan kesejahteraan, peran tersebut kerap kembali ke rumah tangga—dan sebagian besar dibebankan kepada perempuan.

Dampak serius juga terlihat pada sektor kesehatan. Studi ini mencatat adanya peningkatan angka kematian ibu hingga 32,5%, atau setara tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa pemangkasan anggaran berdampak langsung pada layanan kesehatan dasar.

Administrator UNDP, Alexander De Croo, menegaskan bahwa persoalan utang bukan sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut kemanusiaan secara luas.

“Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, ketika layanan publik dipangkas, dampaknya langsung terasa di tingkat rumah tangga. Perempuan menjadi pihak yang paling terbebani karena harus menggantikan layanan yang sebelumnya disediakan negara.

“Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,” ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP, Raquel Lagunas.

Dalam konteks global, tekanan terhadap anggaran negara semakin berat akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, dan inflasi yang tinggi. Hal ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, sehingga investasi sosial sering kali menjadi korban pertama.

UNDP menilai kondisi ini berpotensi memundurkan capaian pembangunan manusia yang telah diraih selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, lembaga tersebut mendorong pemerintah dan institusi keuangan global untuk mengubah pendekatan dalam pengelolaan utang.

Salah satu rekomendasi utama adalah mengintegrasikan analisis berbasis gender dalam setiap kebijakan utang, serta melindungi anggaran untuk sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan perawatan.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan kebijakan ekonomi tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama perempuan yang selama ini menjadi pihak paling rentan dalam krisis ekonomi global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com