Capaian Pemerintah: Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis di 2025

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia mencatatkan kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sepanjang periode 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan penurunan tajam jumlah penduduk yang berada dalam kondisi tersebut di seluruh pelosok Tanah Air melalui koordinasi lintas sektor yang lebih terpadu.

Dalam Rapat Tingkat Menteri yang berlangsung di Jakarta pada Senin, Muhaimin Iskandar memaparkan detail penurunan angka kemiskinan tersebut. "Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas," ujarnya di hadapan para pejabat yang hadir.

Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata efektivitas kolaborasi antara kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program intervensi sosial yang terarah.

Langkah percepatan ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melalui aturan tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat diberikan mandat penuh untuk memimpin orkestrasi di tingkat nasional agar target pengentasan kemiskinan dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksanaan instruksi ini melibatkan setidaknya 47 kementerian dan lembaga negara serta seluruh pemerintah daerah untuk bergerak serentak dalam memetakan serta menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.

Meskipun pencapaian tersebut menunjukkan tren positif, pemerintah tetap waspada terhadap sisa tantangan yang masih harus dihadapi di lapangan.

Muhaimin Iskandar menyoroti bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang luput dari jangkauan program bantuan pemerintah, terutama yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi atau geografis yang menantang. Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur, ungkapnya memberikan catatan evaluasi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan masih perlu dioptimalkan karena cakupan layanan belum sepenuhnya merata di tingkat rumah tangga. Data terbaru mencatat bahwa sebanyak 8,1 persen keluarga masih sama sekali belum menerima bantuan pemerintah.

Selain itu, proporsi keluarga pada desil 1 yang baru menerima satu hingga dua jenis program bantuan masih cukup besar, yakni mencapai 60,2 persen. Kondisi ini menjadi fokus pemerintah selanjutnya untuk melakukan integrasi data yang lebih presisi, memastikan bahwa setiap keluarga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh akses bantuan yang lebih komprehensif.

"Sekaligus mengawal upaya peningkatan taraf hidup mereka agar mampu keluar dari jerat kemiskinan secara permanen dan berkelanjutan di masa depan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara