Kementerian PU Tak Terapkan WFH, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum memastikan seluruh aparatur tetap bekerja dari kantor dan lapangan meski tren kerja fleksibel mulai diterapkan di sejumlah instansi. Keputusan ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan penanganan bencana di berbagai wilayah.

Kondisi di sejumlah daerah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang masih dilanda banjir dan longsor menjadi faktor utama. Bahkan, kejadian longsor di Deli Serdang dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak diterapkan di kementeriannya karena karakter tugas yang menuntut kehadiran langsung.

Menurut dia, selain membangun infrastruktur, Kementerian PU juga menjadi bagian dari tim inti dalam penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Basarnas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Di Kementerian PU sebenarnya tidak ada WFH, karena selain membangun infrastruktur, kami juga menjadi bagian tim utama saat terjadi bencana,” ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menilai kehadiran fisik pegawai sangat krusial untuk memastikan respons darurat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pihak di lapangan.

Kebijakan ini berlaku menyeluruh, baik di unit pusat maupun daerah. Operasional pekerjaan yang bersifat teknis dan lapangan dinilai tidak memungkinkan dijalankan secara jarak jauh.

Dody juga menyoroti laporan korban jiwa akibat longsor yang mempertegas urgensi kehadiran langsung jajaran kementerian dalam mendukung penanganan bencana.

“Seperti di Deli Serdang, ada longsor dan korban meninggal. Jadi memang tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi kerja. Upaya penghematan dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja serta memaksimalkan ventilasi alami.

Ia berharap langkah tersebut tetap memberikan kontribusi pada efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi efektivitas kerja di lapangan.

“Mudah-mudahan walaupun tidak WFH, efisiensi tetap bisa kami berikan untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara