SE Guru Non-ASN Terbit, Guru Honorer Kini Lebih Tenang Mengajar
Guru honorer di daerah mengaku lebih tenang mengajar setelah Kemendikdasmen menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru non-ASN.
Foto ilustrasi dapur Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat evaluasi besar-besaran terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah cakupan penerima yang terus meluas.
Hingga 30 Maret 2026, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61.680.043 penerima manfaat. Dari 26.066 dapur SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 2.162 dapur terpaksa dihentikan sementara karena berbagai catatan evaluasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan sebagian besar dapur yang dihentikan berada dalam tahap perbaikan. Rinciannya, sebanyak 1.789 dapur ditangguhkan, 368 dapur mendapat peringatan pertama (SP1), dan lima dapur dikenai peringatan kedua (SP2).
Menurutnya, evaluasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan program MBG yang skalanya sangat besar. Program tersebut menargetkan puluhan juta anak di seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan pengawasan ketat di lapangan.
“Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta anak. Tentu tidak mudah, ada dinamika di sana-sini, tapi terus kita perbaiki,” ujarnya usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan dapur yang tidak segera melakukan perbaikan setelah diberi kesempatan akan berujung pada penutupan permanen. Pemerintah tidak ingin kualitas layanan terganggu oleh pengelolaan dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau tidak diperbaiki, ya kita tutup juga,” katanya.
Selain pembenahan dapur, pemerintah juga menyoroti efektivitas distribusi makanan kepada siswa, terutama saat hari libur. Saat libur Hari Raya Idulfitri 1447 H, penyaluran MBG kepada siswa dihentikan sementara karena dinilai tidak efektif.
“Kalau libur Lebaran, tidak efektif kalau tetap diberikan, jadi memang tidak ada penyaluran,” jelasnya.
Pemerintah berharap perbaikan yang dilakukan secara bertahap ini mampu meningkatkan kualitas program MBG hingga akhir tahun. Evaluasi terus dilakukan agar manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh para penerima di berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Guru honorer di daerah mengaku lebih tenang mengajar setelah Kemendikdasmen menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru non-ASN.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.