Prancis Kucurkan Rp1,36 Triliun Hadapi Krisis Energi

Harianjogja.com, PARIS—Pemerintah Prancis resmi meluncurkan paket bantuan darurat senilai 70 juta euro atau sekitar Rp1,36 triliun untuk melindungi industri dalam negeri dari guncangan harga energi global. Langkah proteksi ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasar minyak dunia.

Fokus utama bantuan dialokasikan bagi sektor-sektor vital seperti transportasi, pertanian, dan perikanan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat kedaulatan pangan negara tersebut.

Sektor transportasi darat menjadi penerima manfaat terbesar dengan alokasi mencapai 50 juta euro (sekitar Rp976,4 miliar), khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Pemerintah memberikan subsidi tetap sebesar 0,20 euro per liter bahan bakar untuk membantu menjaga arus distribusi logistik tetap berjalan lancar.

Sementara itu, sektor pertanian mendapatkan relaksasi berupa pembebasan pajak bahan bakar diesel selama satu bulan, dan sektor perikanan menerima kucuran 5 juta euro guna menutup biaya operasional yang membengkak hingga 35 persen akibat kenaikan harga solar industri.

Kebijakan darurat ini juga mencakup berbagai skema dukungan finansial tambahan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak serius. Pemerintah Prancis menawarkan penangguhan pembayaran pajak dan jaminan sosial tanpa penalti, serta menyediakan pinjaman khusus bertajuk “Boost Fuels” hingga plafon 50.000 euro per usaha.

Namun, seluruh paket bantuan khusus ini bersifat sementara dan dijadwalkan berakhir pada April 2026, sembari memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan produsen energi tersebut.

Krisis energi ini merupakan dampak berantai dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, yang kemudian memicu aksi balasan masif dari Teheran.

Serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta gangguan keamanan di sejumlah negara kawasan seperti Yordania dan Irak telah mengacaukan jalur penerbangan internasional. Situasi semakin diperparah dengan terhambatnya jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz sejak awal Maret 2026, yang menjadi jalur lintas 20 juta barel minyak per hari, sehingga memicu lonjakan biaya pengiriman global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara