Pemerintah Kaji WFH untuk Tekan Konsumsi BBM 2026

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengkaji kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM 2026 di tengah potensi tekanan global terhadap sektor energi. Opsi ini dinilai dapat menjadi solusi efisiensi tanpa mengganggu stabilitas pasokan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa wacana penerapan WFH masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

“Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi sedang dikaji, lagi dikaji, tentang apakah kita membutuhkan WFH. Tetapi menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa.

Di tengah kajian tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional, mulai dari BBM, LPG hingga batu bara untuk pembangkit listrik, tetap dalam kondisi aman menjelang Lebaran 2026.

Bahlil menegaskan bahwa stok energi saat ini masih berada dalam batas aman sesuai standar nasional, sehingga kebutuhan masyarakat dipastikan terpenuhi.

“Ketersediaan BBM, LPG, listrik untuk Indonesia semuanya terkendali. LPG akhir bulan ini akan masuk tambahan pasokan, sehingga kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya tidak ada masalah. Batu bara untuk PLN rata-rata 14–15 hari, sesuai batas minimal standar nasional,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan kebijakan subsidi BBM tetap dijaga setidaknya hingga periode libur Lebaran 2026 guna menjaga daya beli masyarakat.

Terkait proyeksi pasca-Lebaran, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan energi untuk memastikan keberlanjutan pasokan.

“Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Strategi setelah Maret pun sudah kita siapkan. Hal yang paling utama adalah memastikan stok selalu tersedia agar tidak terjadi kelangkaan di Indonesia,” ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah juga mencermati perkembangan global, termasuk dinamika di Selat Hormuz yang memengaruhi distribusi energi dunia.

Kebijakan buka-tutup jalur tersebut dinilai memberikan ruang bagi kapal dari negara tertentu untuk tetap beroperasi, sehingga membantu menjaga stabilitas pasokan energi global.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan BBM, termasuk mempertimbangkan kembali kebijakan WFH sebagai strategi menghadapi dampak krisis global.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.

Sejumlah negara juga telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghematan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global.

Thailand, misalnya, mendorong aparatur sipil negara bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan BBM, sekaligus membatasi penggunaan fasilitas seperti lift dan eskalator serta mengatur suhu pendingin ruangan.

Sementara itu, Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik, dan Pakistan menyiapkan skema penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh serta pengaturan kerja dari rumah sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional.

Langkah-langkah tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan WFH untuk menekan konsumsi BBM 2026 tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara