DPR RI Minta Skenario Fiskal Darurat Dampak Konflik Iran

Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI mendesak pemerintah segera menyiapkan skenario fiskal darurat untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik Iran terhadap ekonomi Indonesia. Permintaan ini muncul seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas moneter dan harga energi global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan langkah antisipatif perlu segera diaktifkan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah risiko tekanan eksternal.

Eskalasi konflik Iran yang melibatkan negara penting dalam rantai pasok energi dunia dinilai berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah sekaligus volatilitas pasar keuangan internasional yang dapat berdampak langsung ke Indonesia.

Menurut Misbakhun, ketidakpastian global tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah serta meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (2/3/2026), ia juga menyoroti risiko kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri karena momentum terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri saat konsumsi masyarakat meningkat tajam.

Pemerintah diminta segera menyusun langkah stabilisasi konkret agar tekanan inflasi domestik tidak semakin berat apabila harga energi melonjak.

Kementerian Keuangan diminta menyiapkan penyesuaian postur belanja negara secara realistis sebagai langkah antisipasi apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dalam periode panjang.

Strategi penguatan cadangan fiskal serta penajaman prioritas belanja dianggap penting untuk menjaga ruang APBN tetap aman tanpa mengorbankan program perlindungan sosial bagi masyarakat.

Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter juga disebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta likuiditas pasar keuangan dari risiko arus keluar modal asing atau capital outflow.

Misbakhun menambahkan kepastian bagi dunia usaha dan rasa aman masyarakat sangat bergantung pada koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Kebijakan bauran yang terintegrasi diharapkan mampu meredam gejolak pasar sehingga stabilitas perbankan nasional tidak terganggu oleh tekanan eksternal.

Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan pasokan energi serta kelancaran distribusi logistik nasional guna mencegah potensi kelangkaan barang pokok.

Selain itu, perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah agar tidak tergerus kenaikan harga selama periode Ramadan. Jika harga minyak global melonjak signifikan akibat eskalasi konflik Iran, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga bahan bakar minyak (BBM) domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan.

Komisi XI DPR RI menyatakan akan terus memantau respons kebijakan pemerintah, mulai dari pengelolaan subsidi energi hingga efektivitas pengendalian inflasi, guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tekanan global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara