Pengumuman Swasembada Beras-Jagung Diundur karena Bencana

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menunda pengumuman resmi swasembada beras dan jagung yang semula direncanakan pada akhir 2025 karena Presiden Prabowo Subianto masih memfokuskan perhatian pada penanganan kedaruratan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan penundaan dilakukan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera. Meski demikian, pencatatan capaian swasembada beras dan jagung tetap dilakukan menjelang tutup tahun sebagai indikator keberhasilan sektor pertanian nasional sepanjang 2025.

Sudaryono menegaskan, selama 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras dan jagung, sehingga secara substansi target swasembada tetap tercapai. Kedua komoditas tersebut menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional yang produksinya terus diperkuat melalui kebijakan hulu, peningkatan produktivitas, dan penguatan sentra pertanian.

"Kalau nggak salah diundur tanggal berapa gitu, nggak tanggal 31 [Desember 2025 malam], ini sekarang kita lagi fokus (atasi bencana Sumatera), Pak Presiden dan kita semua lagi fokus kedaruratan [bencana Sumatera], Jadi nggak ada pengumuman di 31 (Desember 2025) malam," kata Sudaryono.

Meski pengumuman ditunda, Sudaryono menegaskan pencatatan capaian swasembada tetap dilakukan menjelang akhir tahun, karena menjadi penanda penting selama 2025 tanpa impor beras dan jagung.

Ia menegaskan meskipun pemerintah belum mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia telah swasembada beras dan jagung pada 31 Desember 2025, namun capaian itu tetap tercatat dalam pencapaian pemerintah.

"Tapi kan catatan 31 [Desember 2025] malam itu menjadi penting, kan gitu, Kenapa? Karena swasembada 2025 itu kan dicatat, kalau tanggal 31 [Desember 2025] atau menjelang tanggal 1 [Januari 2026]. Kemudian tidak ada lagi impor beras, nah itu menjadi penting," ujar Sudaryono.

Sudaryono memastikan pencatatan tersebut mencakup komoditas beras dan jagung, sebagai dua pilar utama pangan nasional yang produksinya terus diperkuat melalui kebijakan hulu dan penguatan sektor pertanian di seluruh sentra produksi nasional.

"Tapi bahwa pengumumannya itu, lagi kita pertimbangkan karena lagi kedaruratan (bencana Sumatera), tapi secara pencatatan kita lakukan swasembada beras dan jagung," katanya pula.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, Indonesia siap mengumumkan swasembada pangan untuk komoditas strategis seperti beras dan jagung pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB sesuai target nasional.

Amran menegaskan, capaian swasembada dapat diwujudkan karena produksi nasional meningkat dan distribusi pangan semakin stabil, sehingga ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang kuat dan terjaga.

"Insya Allah kita berdoa, kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada," kata Mentan Amran di sela-sela pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, di Jakarta, Kamis (4/12).

Terbaru, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026, di Jakarta, Senin (29/12), Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai 3,39 juta ton dan berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Adapun produksi padi nasional tahun ini menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampe Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, produksi beras nasional pada 2024 tercatat sekitar 30 juta ton, sementara target 2025 ditetapkan 32 juta ton, sehingga realisasi proyeksi menunjukkan kinerja melampaui sasaran pemerintah.

Pemerintah menilai capaian produksi dan stok pangan nasional yang kuat menjadi fondasi penting menuju ketahanan pangan berkelanjutan, sementara waktu pengumuman resmi swasembada beras dan jagung akan ditetapkan setelah penanganan bencana dinyatakan lebih terkendali.