Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan

Newswire

Minggu, 28 Desember 2025 - 16:07 WIB

Sunartono

Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan

Foto ilustrasi perumahan. / Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan target tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12/2025) malam.

“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan,” kata Teddy, Minggu.

Ia menjelaskan, pembangunan hunian tersebut melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama BUMN. Dari total target 15.000 unit, sebanyak 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam pekan ini.

Hunian yang dibangun dilengkapi fasilitas dasar, seperti sanitasi dan air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan wi fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak guna menunjang pemulihan kehidupan warga terdampak.

Selain pembangunan hunian tetap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga secara paralel membangun 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai pembangunan hunian tetap tahap pertama sebanyak 2.500 unit di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan jumlah yang sama direncanakan mulai dibangun pada awal pekan depan.

Teddy menegaskan, seluruh hunian sementara dan hunian tetap dibangun dengan sejumlah ketentuan, antara lain berada di luar kawasan rawan bencana, memiliki akses ke jalan utama dan fasilitas umum, serta relatif dekat dengan lokasi tempat tinggal dan aktivitas ekonomi warga terdampak.

Ia berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam penyediaan lahan, penentuan lokasi, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian yang telah disiapkan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara