Bea Cukai Diancam Akan Dibubarkan, Begini Respons Dirjen Djaka

Harianjogja.com, JAKARTA—Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan komitmen untuk memperbaiki kinerja, pelayanan, serta menghapus citra negatif Bea Cukai. Presiden Prabowo melalui Menkeu Purbaya mengancam akan membubarkan Beas Cukai jika tidak berubah.

Hal itu ia sampaikan menanggapi ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi mengembalikan sistem kepabeanan ke model Orde Baru jika pembenahan internal tak berjalan dengan baik.

"Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik," ujar Djaka dalam Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu.

Untuk strategi pembenahan DJBC, Djaka menyebut transformasi budaya kerja dan peningkatan pengawasan sebagai prioritas. "Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan," katanya.

Menurut dia, perbaikan pelayanan harus dirasakan langsung masyarakat. Djaka menjelaskan, sejumlah perbaikan sudah berjalan di DJBC, termasuk penggunaan teknologi akal imitasi (AI) guna memberantas praktik underinvoicing.

Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang meminta waktu satu tahun guna membenahi Bea Cukai. Djaka menyatakan optimistis penuh terhadap target tersebut.

"Harus optimistis. Kalau kita enggak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau," ujarnya.

Maka dari itu, ia menegaskan reformasi instansi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan publik. Djaka menyebut aspek yang perlu dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, jika kinerja Bea Cukai tidak menunjukkan perbaikan berarti, Ia mengancam dapat mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan ke model era Orde Baru melalui pelibatan SGS.

Pada masa tersebut, sebagian pegawai Bea Cukai dirumahkan karena fungsi mereka digantikan SGS dan PT Surveyor Indonesia. Meski menegaskan dirinya tidak sedang marah, Purbaya meminta seluruh jajaran Kemenkeu bekerja serius.

Pelibatan SGS hanya sebagai opsi cadangan bila pembenahan internal mandek. Namun ia tetap optimistis, terutama karena teknologi internal Bea Cukai kini berkembang pesat.

Adapun Purbaya menyoroti dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni praktik underinvoicing ekspor serta lolosnya barang ilegal.