DPR Minta Dana Darurat APBN Segera Dipakai untuk Banjir Sumatera

Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI menilai pemerintah wajib segera mengaktifkan dana darurat APBN untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di pulau Sumatera yaitu  Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diutarakan  anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.

“Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan transfer ke daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) penting segera dialokasikan,” ujar Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jember dan Lumajang atau Jawa Timur IV tersebut mengingatkan pemerintah pusat mengenai adanya Pasal 296 ayat (1), (2), (3), dan (5) tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

Menurut dia, aturan-aturan tersebut dapat menjadi panduan bagi pemerintah pusat untuk menggunakan dana darurat sebagai pendanaan penanggulangan bencana yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, dia mengatakan DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait hal tersebut.

“Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” katanya.

Sementara itu, dia memandang upaya-upaya sigap lainnya menjadi penting dilakukan oleh pemerintah pusat agar layanan dasar bagi masyarakat pascabencana dapat dioptimalkan oleh pemda.

“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan,” katanya kembali mengingatkan.

Sebelumnya, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi peristiwa tersebut, dan menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, maupun Sumbar.

"Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara," kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Pada tanggal yang sama, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma secara resmi menjadi lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara