Demi Jaga Petani, 40 Ton Beras Ilegal Disita Sebelum Masuk Batam

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah kembali menindak masuknya beras serta berbagai komoditas ilegal sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masuknya beras ilegal. Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pemerintah bersama aparat terkait kembali menyita 40,4 ton beras ilegal di Batam.

“Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11/2025) malam,” ujar Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan barang ilegal yang diamankan bukan hanya beras, tetapi juga berbagai komoditas lain seperti 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

Laporan awal diterima pada Senin malam melalui kanal Lapor Pak Amran. Usai laporan masuk, Amran langsung menghubungi Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Dandim Batam untuk menggerakkan aparat. Koordinasi cepat itu membuat seluruh barang ilegal berhasil diamankan setibanya di pelabuhan.

Saat ini, lima anak buah kapal (ABK) tengah diperiksa aparat. Semua beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Menurut Amran, persoalan utama bukan semata jumlah 40 ton beras ilegal, tetapi dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menekan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

“Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam, tiba-tiba impor masuk. Bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” kata Amran.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan 19 deregulasi untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk 20 persen, kenaikan subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal. Kondisi ini membuat motivasi petani berada pada level tertinggi.

Amran memastikan stok beras nasional sangat aman. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras mencapai 34,7 juta ton, sedangkan stok Bulog berada di level 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal tidak hanya tidak diperlukan, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan dan kesejahteraan petani.

“Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan impor lagi,” ujarnya.

Amran menegaskan pemerintah harus hadir dengan tindakan tegas agar mental petani tidak terganggu ketika illegal import masih terjadi. Ia berterima kasih kepada seluruh aparat—pangdam, kapolda, gubernur, wali kota, dandim, Bea Cukai, serta penegak hukum—yang bergerak cepat dalam operasi tersebut.

"Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan," tegas Amran.

Ia menambahkan, meski Batam merupakan free trade zone, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk tanpa memperhatikan kebijakan nasional. Komoditas strategis seperti beras tetap harus mengikuti aturan pusat karena menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

Penindakan tegas ini, katanya, akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional dan menutup celah masuknya beras ilegal ke Indonesia. Amran kembali mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi pangan nasional melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News