Pelatihan Kerja Diprioritaskan bagi Keluarga Miskin Ekstrem

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memprioritaskan pelatihan keterampilan bagi kepala keluarga miskin ekstrem untuk meningkatkan peluang kerja dan kemandirian ekonomi. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.  

“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan di-training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” kata Menko Muhaimin di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Muhaimin mengatakan selain memberikan pelatihan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem juga akan dilakukan dengan pemerintah memberikan tanah objek reforma agraria kepada keluarga miskin ekstrem.

Tanah tersebut diharapkan menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrem di sektor pertanian menjadi mandiri dengan mengelola tanah secara produktif.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan program tersebut sebagai bukti nyata perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara, kata dia, berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimandatkan kepada Kemenko PM.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektar itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka dengan 2,38 juta penduduk. Angka ini ditargetkan untuk turun hingga 0 persen pada 2026. 

Adapun kedua program pemberdayaan ini akan dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara