Palestina Susun Rencana Rekonstruksi Gaza Senilai Rp1.100 Triliun

Harianjogja.com, GAZA—Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, Kamis (16/10) mengatakan bahwa pemerintahnya, bersama pakar Arab dan internasional, telah menyusun rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza dalam tiga tahap senilai 67 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.100 triliun selama lima tahun.

Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah menjelang pertemuan khusus tentang rencana tersebut, Mustafa menyatakan bahwa inisiatif bernilai setara dengan sedikitnya 1.100 triliun rupiah tersebut bertujuan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat hampir dua tahun serangan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu orang. Diplomat dan perwakilan lembaga internasional turut hadir dalam acara tersebut.

Mustafa menjelaskan bahwa tahap pertama, yang berfokus pada kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur mendesak, akan berlangsung selama enam bulan dengan biaya 3,5 miliar dolar AS.

Tahap kedua akan berlangsung selama tiga tahun dan membutuhkan dana sebesar 30 miliar dolar AS, sementara tahap akhir akan difokuskan pada rekonstruksi penuh dan pemulihan jangka panjang.

Ia mengatakan pembicaraan dengan mitra internasional masih berlangsung untuk mengamankan sumber daya pelaksanaan rencana tersebut, dan konferensi rekonstruksi besar akan digelar di Mesir satu bulan setelah perang berakhir.

Sang Perdana Menteri menegaskan bahwa Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik diri dari Gaza, membuka perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi.

Dengan menolak syarat eksternal terkait pemerintahan Gaza, Mustafa berkata: “Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun” soal administrasi Gaza.

Ia menekankan bahwa Otoritas Palestina (PA) sudah memerintah Tepi Barat di bawah pendudukan Israel dan berniat memperluas kewenangannya ke Gaza saat kondisi memungkinkan. “Tidak akan ada perselisihan internal Palestina dalam hal ini,” ujar Mustafa.

Namun, Israel menolak peran PA maupun Hamas dalam pemerintahan Gaza pascaperang.​​​​​​​

Mustafa kembali menegaskan bahwa PA memandang Gaza sebagai bagian dari negara Palestina dan bekerja “siang dan malam” untuk memulihkan pemerintahan di wilayah tersebut.

Negosiasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata diperkirakan dimulai dalam beberapa hari ke depan, dengan Hamas menuntut penghentian perang total, penarikan penuh Israel, dan tetap memegang senjata.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dicapai pekan lalu, berdasarkan rencana yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta membuat wilayah itu nyaris tak layak huni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara