Polri Andalkan Data Satelit untuk Deteksi Karhutla, Ribuan Personel Dikerahkan
Polri memanfaatkan data satelit dan Crisis Monitoring Center untuk mempercepat deteksi karhutla selama Operasi Aman Nusa II 2026.
Delpedro Marhaen. /Instagram.
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berdialog cukup lama dengan aktivis muda sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta.
Dalam dialog dengan Delpedro saat kunjungan ke rutan, Selasa, Yusril mengaku mau memastikan proses pemeriksaan terkait kasus Delpedro dan aktivis lainnya berlaku secara adil. "Jangan ada hak-hak dari Anda itu yang terkurangi. Tugas kami menjaga itu," ujar Yusril.
Namun, dia menegaskan jika ada warga negara yang bersalah maka pemerintah akan mengambil langkah hukum. Disebutkan bahwa hal itu juga berlaku sebaliknya, apabila ada aparat yang bersalah maka pemerintah juga akan melakukan tindakan hukum supaya semua prosesnya adil.
BACA JUGA: KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis Pertamina
Dikenal vokal menyuarakan isu demokrasi dan HAM, Delpedro kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial yang terjadi sejak 25 Agustus lalu saat demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sekitar Jalan Gelora, Tanah Abang, dan sejumlah wilayah Jakarta lainnya.
Merespons pernyataan Menko Yusril, Delpedro menyatakan dirinya tidak bersalah, namun siap menghadapi proses hukum dan kooperatif menjalani pemeriksaan. Dia mengaku sudah didampingi penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
"Bagaimana nanti kita lihat ke depan. Insyaallah kalau dari saya, saya tidak bersalah dan saya percaya kepolisian, Pak Yusril, dan Pak Otto tidak akan membawa kita pada hal kegelapan," kata Delpedro.
Mendampingi Menko Yusril, Wamenko Otto Hasibuan menambahkan pemerintah selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi, namun menekankan bahwa hukum harus tetap dijunjung tinggi.
BACA JUGA: Kredit Macet Pinjol Bertambah, Begini Langkah Mitigasi OJK
Kehadiran langsung Menko dan Wamenko Kumham Imipas bukan sekadar kunjungan formal. Lebih dari itu, kunjungan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara yang memastikan hak-hak dasar setiap warga, bahkan mereka yang kini sedang berhadapan dengan proses hukum tetap terjaga dengan adil dan bermartabat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polri memanfaatkan data satelit dan Crisis Monitoring Center untuk mempercepat deteksi karhutla selama Operasi Aman Nusa II 2026.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.
Kejagung menetapkan 3 tersangka baru korupsi pengadaan motor MBG dengan nilai anggaran Rp1,2 triliun.
JJLS Kelok 23 Kretek-Girijati ditargetkan dibuka penuh Agustus 2027 setelah evaluasi uji coba dan penambahan fasilitas keselamatan.
Eks Ketua MK Anwar Usman tiba di Istana jelang pelantikan Wantimpres. Ia mengaku belum tahu apakah akan dilantik sebagai anggota.