Kasus Keracunan MBG Terus Terjadi, DPR: Tidak Cukup Hanya Evaluasi

Newswire

Kamis, 14 Agustus 2025 - 15:07 WIB

Maya Herawati

Kasus Keracunan MBG Terus Terjadi, DPR: Tidak Cukup Hanya Evaluasi

Ilustrasi Keracunan / Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk mengubah teknis pola pembagian jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pihak sekolah, untuk mencegah kasus keracunan yang terus terjadi dan menimpa anak-anak sekolah.

Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menambahkan BGN tidak cukup hanya mengevaluasi sistem yang berjalan. Namun juga harus mengubah sistem dengan memangkas rantai pasok pengadaan MBG sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang segar.

"Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," kata Charles di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dengan begitu, menurut dia, tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari. Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG.

"Ini juga membuktikan SPPG yang didirikan secara mendadak belum siap untuk memproduksi makanan secara massal," katanya.

Dalam menjalankan program MBG, menurut dia, pemerintah pusat juga harus melibatkan pemerintah daerah. Selanjutnya, BGN sebagai representasi pemerintah pusat perlu membuat SOP dan melakukan pengawasan untuk memastikan sistem yang dibuatnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Sementara, kata dia, Dinas Kesehatan setempat bertugas memastikan kelayakan dan kebersihan dapur. Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya.

Pada tahun depan, menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk MBG. Dengan rantai pasok yang pendek karena pengadaan dilakukan di sekolah, pemerintah justru bisa lebih menghemat anggaran.

"Karena tidak ada lagi biaya pengemasan karena makanan disajikan prasmanan, dan siswa penerima manfaat lebih terhindar dari potensi keracunan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara