BI Rate Naik Jadi 5,5 Persen, APPI: Calon Debitur Hadapi Bunga Tinggi
BI Rate naik menjadi 5,5%. APPI menilai dampak terbesar akan dirasakan nasabah baru yang mengajukan kredit karena bunga berpotensi meningkat.
Pemerintah Targetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Beroperasi di 2030
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). (Freepik)
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) beroperasi mulai 2030.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, rapat itu membahas dua hal yakni terkait PLTN dan cadangan penyangga energi (CPE) nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah dalam proses finalisasi untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di dalam RUPTL tersebut, salah satu diantaranya adalah PLTN. "Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).
BACA JUGA: Dosen Nuklir Jadi Buron Polisi dan Mangkir Mengajar, UGM Segera Terbitkan SP3
PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil. Namun, dia menekankan pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif.
Masyarakat memahami pemanfaatan nuklir. Lebih lanjut, terkait CPE, Bahlil menyebutkan bahwa konsumsi minyak nasional mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari. Adapun produksi lifting minyak Indonesia berada pada angka 580.000 hingga 610.000 barel per hari.
"Nah terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil.
BACA JUGA: Ini Pekerjaan Rumah Menuju Swasembada Energi Menurut Pakar UGM
Bahlil mengatakan akan membentuk tim yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), dan DEN. Tim ini dibentuk untuk melakukan kajian pendalaman terkait kelayakan pembangunan kilang minyak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
