Kunjungan Wisatawan Naik, Jalan Karimunjawa-Kemujan Segera Diperbaik
Pemprov Jateng mengusulkan anggaran Rp10 miliar pada 2027 untuk memperbaiki jalan Karimunjawa-Kemujan demi mendukung pariwisata.
Ilustrasi anggota TNI Angkatan Darat. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Undang-Undang (UU) TNI terbaru telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
UU TNI terbaru ini bernama Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat, Kamis.
Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.
Daftar Empat Poin Perubahan
Pasal 3
Mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
Pasal 7
Mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.
Pasal 47
Soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.
Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.
Pasal 53
Soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.
Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.
"Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI terbaru) tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memaparkan laporan RUU tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemprov Jateng mengusulkan anggaran Rp10 miliar pada 2027 untuk memperbaiki jalan Karimunjawa-Kemujan demi mendukung pariwisata.
Prakiraan cuaca Jogja Senin 23 November 2026, Sleman dan Kota Jogja berpotensi hujan petir. Simak suhu dan kelembapan lima wilayah DIY.
AC Milan menang 5-1 atas Frosinone pada pekan ke-12 Liga Italia 2026/2027. Rossoneri naik ke posisi keempat klasemen.
Debut Mauricio Pochettino bersama Manchester United berakhir pahit setelah kalah 0-4 dari Liverpool di Anfield pada pekan ke-11 Liga Inggris.
Produktivitas padi Bantul meningkat hingga 9-11 ton per hektare. Bantul juga mencatat surplus beras rata-rata 25.000 ton per tahun.
DPRD Kulon Progo menyoroti aset mangkrak, kesiapan modal, tata kelola, dan target kontribusi PAD dalam usulan perubahan Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda.