Advertisement

Cemari Lingkungan, Kementerian Lingkungan Tindak 7 TPA Open Dumping

Newswire
Jum'at, 07 Maret 2025 - 13:37 WIB
Ujang Hasanudin
Cemari Lingkungan, Kementerian Lingkungan Tindak 7 TPA Open Dumping Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nuro. - dok. Kementerian Lingkungan Hidup

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup menindak tegas dengan pidana terhadap tujuh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping yang pengelolaannya mencemari lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan menyampaikan pemerintah akan mulai melakukan penutupan praktik TPA yang melakukan open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka mulai pada 10 Maret.

Advertisement

"Tetapi yang seperti Burangkeng, kemudian Rawa Kucing, itu ditutup dan ada pidana di sana karena sudah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Ada mungkin 7 atau 8 itu yang kira-kira potensi pencemarannya cukup sangat serius, sehingga pendekatan hukum wajib dilakukan," kata Hanif, Jumat (7/2/2025)

Hanif merujuk kepada TPA Burangkeng di Bekasi, Jawa Barat, dan TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten, yang sudah menjalani proses penegakan hukum oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH.

Dia mengatakan penutupan yang dilakukan menyasar praktik open dumping yang dilakukan banyak TPA, dengan KLH menargetkan penertiban 343 TPA open dumping di seluruh Indonesia.

Dengan adanya sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut, kata dia, diharapkan pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan pembenahan, mengingat kewajiban pengelolaan sampah berada di tingkat kabupaten/kota.

BACA JUGA: Hari Ini Sultan Hamengku Buwono X Genap 36 Tahun Bertahta, Begini Perjalannya

Perbaikan tersebut dapat dimulai dari penyusunan regulasi yang mumpuni dan mengalokasikan setidaknya tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pemerintah daerah juga harus aktif mulai pengurangan, penggunaan ulang dan seterusnya," kata Menteri Hanif.

Sebelumnya pemerintah sedang mempersiapkan peleburan tiga Peraturan Presiden (Perpres) menjadi satu aturan terkait pengelolaan sampah untuk dimanfaatkan menjadi sumber listrik. Pemanfaatan tersebut ditujukan untuk menekan jumlah timbulan sampah yang berakhir di TPA yang pengelolaannya belum optimal di sejumlah daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Baznas DIY Salurkan Ribuan Paket Logistik hingga Buka Posko Mudik Ramadan 2025

Jogja
| Minggu, 09 Maret 2025, 11:37 WIB

Advertisement

alt

Ramadan, The Phoenix Hotel, Grand Mercure & Ibis Yogyakarta Adisucipto Siapkan Menu Spesial

Wisata
| Jum'at, 28 Februari 2025, 11:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement