Advertisement
Cemari Lingkungan, Kementerian Lingkungan Tindak 7 TPA Open Dumping
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nuro. - dok. Kementerian Lingkungan Hidup
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup menindak tegas dengan pidana terhadap tujuh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping yang pengelolaannya mencemari lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan menyampaikan pemerintah akan mulai melakukan penutupan praktik TPA yang melakukan open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka mulai pada 10 Maret.
Advertisement
"Tetapi yang seperti Burangkeng, kemudian Rawa Kucing, itu ditutup dan ada pidana di sana karena sudah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Ada mungkin 7 atau 8 itu yang kira-kira potensi pencemarannya cukup sangat serius, sehingga pendekatan hukum wajib dilakukan," kata Hanif, Jumat (7/2/2025)
Hanif merujuk kepada TPA Burangkeng di Bekasi, Jawa Barat, dan TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten, yang sudah menjalani proses penegakan hukum oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH.
Dia mengatakan penutupan yang dilakukan menyasar praktik open dumping yang dilakukan banyak TPA, dengan KLH menargetkan penertiban 343 TPA open dumping di seluruh Indonesia.
Dengan adanya sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut, kata dia, diharapkan pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan pembenahan, mengingat kewajiban pengelolaan sampah berada di tingkat kabupaten/kota.
BACA JUGA: Hari Ini Sultan Hamengku Buwono X Genap 36 Tahun Bertahta, Begini Perjalannya
Perbaikan tersebut dapat dimulai dari penyusunan regulasi yang mumpuni dan mengalokasikan setidaknya tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pemerintah daerah juga harus aktif mulai pengurangan, penggunaan ulang dan seterusnya," kata Menteri Hanif.
Sebelumnya pemerintah sedang mempersiapkan peleburan tiga Peraturan Presiden (Perpres) menjadi satu aturan terkait pengelolaan sampah untuk dimanfaatkan menjadi sumber listrik. Pemanfaatan tersebut ditujukan untuk menekan jumlah timbulan sampah yang berakhir di TPA yang pengelolaannya belum optimal di sejumlah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Temukan Barang-barang Milik Korban Pesawat ATR di Maros
KPK Ungkap OTT Bupati Pati Sudewo soal Jabatan Desa
Fakta-fakta KPK Tangkap Sudewo dan Maidi dalam OTT Serentak
Ahok dan Jonan Jadi Saksi di Kasus Korupsi Tata Kelola Pertamina
Advertisement
Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan Sabu 10,63 Kg Asal Aceh ke Jawa
KPK Periksa Bupati Pati di Polres Kudus, Ini Penjelasan Kapolres
Gelombang Panas Ekstrem Landa Chile, Kebakaran Hutan Tewaskan 19 Orang
Kanselir Jerman Soroti Tingginya Cuti Sakit
OTT Wali Kota Madiun, KPK Amankan ASN hingga Pihak Swasta
Advertisement
Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT
MK Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Harus Diatur Tegas di UU Polri
OTT Ketiga 2026, KPK Menangkap Bupati Pati Sudewo
Prabowo Perintahkan Respons Cepat Banjir di Pulau Jawa
Angin Kencang Ancam Perairan Bali, BBMKG Keluarkan Peringatan
Advertisement
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Polda Metro Jaya Tunda Pemeriksaan Richard Lee, Kondisi Belum Fit
- Kemenhut Gagalkan Peredaran 600 Batang Kayu Ilegal
- Dokter Sebut Gaya Hidup Mager Jadi Musuh Terbesar Jantung
- ATR 42-500 yang Hilang Kontak di Pangkep Terbukti Laik Terbang
- Kanada Siap Kirim Pasukan Dukung Pertahanan Greenland
- Siswa SMP di Gunungkidul Mulai Jalani Tryout Persiapan TKA 2026
- Indonesia Miliki Jutaan Hektare Mangrove, Tertuang di Peta Nasional
Advertisement
Advertisement
