Banjir Bogor: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Singgung Keberadaan BUMD Jaswita dan PTPN

Harianjogja.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding peristiwa bencana hidrometeorologi atau banjir di Kabupaten dan Kota Bogor ini tidak lepas karena adanya dampak dari pembangunan tempat wisata oleh BUMD dan BUMN.

Dedi Mulyadi mengatakan berdasarkan informasi dari Bupati Kabupaten Bogor yang menyoal peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Puncak salah satunya di sebabkan oleh BUMD PT.Jaswita.

BACA JUGA: Banjir Jakarta 64 RT Tergenang 

"Oh iya, saya ngomong aja terus terang aja di situ kan ada Jaswita, Jaswita itu membangun sarana rekreasi di puncak berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi ada salah satu apa namanya, kubahnya atau apa namanya ya kemudian terjatuh masuk ke sungai," katanya, Selasa (4/3/2025).

Hal ini menyebabkan terjadinya penyumbatan, dan kemudian menjadi luapan air. Ia memastikan, hal ini baru berdasarkan keterangan Bupati Bogor, namun pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Tadi ketika ngomong di telepon dengan saya, nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting," jelasnya.

Dedi memastikan tidak akan pandang bulu dalam menegakan aturan, termasuk perusahaan milik daerah yang dinilai bertentangan dan berpotensi banyak merugikan masyarakat maka akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Kalau saya sebagai gubernur kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, gak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta-swasta juga harus berani evaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang, keselamatan warga lebih utama dari apapun," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan evaluasi beberapa objek wisata yang ada di wilayah alam Jawa Barat agar lebih tertata dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat secara luas. Termasuk di area yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara.

Dia mengatakan merasa aneh dengan PTPN, di mana perusahaan pelat merah ini banyak melakukan realokasi tanah dari areal perkebunan menjadi areal bangunan di Ciwidey, Puncak dan Ciater.

“Iya menurut saya PTPN-nya nanti harus diganti menjadi PT Pariwisata,” ujarnya.

Dedi memastikan pekan ini bersama Menteri Lingkungan Hidup akan meninjau kawasan Puncak sekaligus menelaah sanksi yang bisa dikenakan pada pelaku usaha di sana.

“Iya [sanksi] bisa, sangat bisa nanti tergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com