Enam Perkara Diputus KPPU, Denda Capai Rp767 Miliar
KPPU telah memutus enam perkara persaingan usaha hingga Juni 2026 dengan total denda Rp767 miliar. Enam perkara lainnya masih diproses.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Harianjogja.com, JAKARTA– Partai Golkar meyakini posisi para menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto aman.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan posisi menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo aman. Hal itu disampaikan Bahlil saat menyikapi isu "reshuffle".
Dia menegaskan bahwa Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai lainnya yang berada di dalam koalisi, untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah.
"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," kata Bahlil setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, (8/2/2025).
Menurut dia, kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Partai Golkar tidak mencampuri dan melampaui batas kewenangan tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas, di bawah Kabinet Merah Putih. Para pejabat itu, kata dia, merupakan pembantu Presiden yang harus menerjemahkan program dan arah kebijakan Presiden.
BACA JUGA: Di Rakernas Golkar, Bahlil Sentil Ketua Komisi XI DPR RI Terkait Polemik LPG 3 Kg
"Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.
"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPPU telah memutus enam perkara persaingan usaha hingga Juni 2026 dengan total denda Rp767 miliar. Enam perkara lainnya masih diproses.
Pemerintah menargetkan Zero ODOL berlaku pada 2027, namun masih menghadapi kekurangan anggaran Rp92,9 miliar dan tantangan distribusi logistik nasional.
Kemendag menyelesaikan 89 persen pengaduan konsumen sepanjang semester I-2026 dengan nilai transaksi Rp18,59 miliar. Aduan terbanyak terkait elektronik dan refu
Wamenag Romo Muhammad Syafi'i meminta penyebab ledakan di MAN 3 Padang ditelusuri secara menyeluruh dan mengingatkan publik tidak terburu-buru menyimpulkan peny
Pemerintah menyiapkan skema pelunasan utang KCIC Whoosh senilai Rp116 triliun tanpa harus membebani APBN. Proses pengalihan aset masih berlangsung.
Pemerintah mempercepat pembangunan KSPEAN Papua Selatan melalui kolaborasi pusat dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.