Viral di Medsos Soal Proyek IKN Disetop karena Efisiensi Anggaran, Begini Respons OIKN

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Otorita angkat bicara soal isu yang viral di media sosial X yang menarasikan soal penghentian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta penundaan pemindahan para pekerja hingga bulan depan. 

Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw membantah kabar tersebut.

Dia menjelaskan, pembangunan IKN hingga saat ini terus berlangsung seiring dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.  “Ini tidak benar [soal pembangunan IKN dihentikan],” kata Troy singkat, Jumat (7/2/2025). 

Diketahui sebelumnya, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran pembangunan IKN tahun ini untuk mendukung konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif. 

Basuki juga menekankan bahwa anggaran OIKN tak akan dipangkas efisiensi. Hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat terbatas (ratas) yang dilakukannya bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. "Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," jelas Basuki.

Adapun, ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara itu dilakukan pada Selasa, (21/1/2025) lalu. Seusai rapat, Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

BACA JUGA: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pastikan Anggaran Tahun Ini Tak Dipangkas

Basuki juga menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali. "Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau [Presiden Prabowo], kebetulan ada Bapak Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara], dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum ratas kemarin," ujar dia.

Anggaran IKN Diblokir

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan hingga saat ini belum ada lelang proyek baru di IKN karena anggaran masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dody menjelaskan, progres proyek IKN masih tersendat lantaran minimnya anggaran yang dialokasikan saat ini di Kementerian PU setelah efisiensi anggaran hingga Rp81 triliun.

Dia bahkan berkelakar anggaran itu saat ini baru bisa digunakan untuk membeli makan siang. “Kan anggarannya diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran saja enggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya,” kelakar Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (6/2/2025).

Dody menuturkan, saat ini pihaknya masih menyusun alokasi anggaran. Di samping itu dalam waktu dekat Kementerian PU masih terlebih dahulu fokus menyiapkan kesiapan jalan selama momen Lebaran.

Akan tetapi, Dody memastikan bahwa pembangunan IKN tidak akan terganggu. Apabila dinilai masih kurang, dirinya bakal bersurat langsung ke Presiden Prabowo Subianto untuk menambah pagu anggarannya. “Insyaallah [akan usul penambahan] ya kalau bisa Rp1.000 triliun kenapa tidak gitu? Kalau bisa ya ini kan tidak tahu,” jelasnya.

Diketahui, anggaran Kementerian PU bakal dipangkas sebesar Rp81,38 triliun sebagaimana implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Namun demikian, Dody diketahui sempat meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk dapat mengkaji kembali rencana pemangkasan anggaran tersebut. Apalagi, dia mencontohkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdapat beberapa biaya atau anggaran yang akan diajukan ulang.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa Kementerian PU siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya swasembada pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com