Advertisement
Di Jakarta, PNS boleh Poligami, Asalkan Penuhi Syarat-Syarat Ini
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemda DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.2/2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub itu ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKJ Teguh Setyabudi, 6 Januari 2025.
Pergub itu lalu diundangkan tiga hari setelahnya yakni 9 Januari 2025. Terdapat 33 butir pasal yang berada dalam Pergub tersebut. Salah satu izin yang diatur adalah berkaitan dengan beristri lebih dari seorang atau poligami.
Advertisement
Aturan tersebut diterbitkan setelah sebelumnya pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jakarta dituangan dalam Keputusan Gubernur No.2779/2004.
Pada pasal 2 Pergub tersebut, pemerintah DKJ mengatur bahwa ruang lingkup pergub meliputi pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang, izin atau keterangan perceraian, tim pertimbangan, hak atas penghasilan dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.
Untuk pelaporan perkawinan, pegawai ASN yang telah melangsungkan perkawinannya harus melapor ke masing-masing atasannya paling lama satu tahun sejak perkawinan. Laporan dilampirkan dengan salinan cetak/digital buku nikah atau akta perkawinan.
Adapun pelaporan dilakukan ke gubernur untuk pejabat pimpinan tinggi madya. Sementara itu, pejabat pimpinan tinggi pratama melapor ke Sekretaris Daerah, pegawai ASN bertugas pada PD dan UPT ke Kepala PD, pegawai ASN pada Biro ke Kepala Biro, pegawai ASN di Kota/Kabupaten Administrasi ke Wali Kota/Bupati, dan seterusnya.
"Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi 3 ayat (3), dikutip Bisnis dari salinan Pergub No.2/2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hingga Juli 2025, Jumlah Penumpang Kereta Bandara Melonjak 30 Persen
Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Tahan 2 Tersangka
Ada 14 Ribu Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak hingga Awal Juli 2025
Hanya Laksanakan 2 OTT hingga Semester I/2025, KPK Minta Maaf
Advertisement
Terdampak Gelombang Tinggi, Destinasi Waterblow Nusa Dua Bali Ditutup
Ratusan Warga Israel Demo Menuntut Penghentian Perang di Gaza
KPK Upayakan Penangkapan 5 DPO Korupsi
Pakar: Deteksi Dini Karhutla Bisa Gunakan AI
Pemerintah Tetapkan 5 Bandara Internasional Baru, Ini Daftarnya
Advertisement
Permen Pinjaman KDMP Segera Diterbitkan
Tersangka Minyak Mentah Riza Chalid Berada di Malaysia
Beras Oplosan: Satgas Temukan Pelanggaran Mutu di PT PIM
KPK Periksa Eks Dirut Hutama Karya Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatra
Pemerintah Segera Salurkan Beras SPHP, Isi Kekosongan Toko Ritel
Advertisement
Menteri PPPA: Orangtua Harus Terapkan Pola Asuh Cegah Kekerasan Anak
Berita Pilihan
- Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Tahan 2 Tersangka
- NASA Berencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan
- Progam Cek Kesehatan Gratis, Presiden Minta Dokter Gigi Diperbanyak
- Debt Collector Ditangkap Polisi Setelah Berupaya Rampas Motor Warga
- Penyelidikan Kasus Kuota Haji, Tiga Pegawai Kemenag Diperiksa KPK
Advertisement
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Korupsi, KPK Jadwalkan Pemanggilan Nadiem Makarim Besok
- Vonis Mati untuk Polisi Terlibat Narkoba, Ini Kata Kompolnas
- Progam Cek Kesehatan Gratis, Presiden Minta Dokter Gigi Diperbanyak
- Terlibat Terorisme, ASN Kementerian Agama Ditangkap Densus 88
- NASA Berencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan
- Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Agendakan Pemanggilan Mantan Menag Yaqut Besok
- Abang None Jakarta 2025 Bakal Dapat Tugas Lebih Berat dari Rano Karno
Advertisement
Advertisement
