Advertisement
AHY Panggil Menteri dan Wamen Bahas Kebijakan Strategis 2025
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. - Antara - Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang menteri dan wakil menteri di jajarannya untuk rapat bersama guna membahas kebijakan strategis pada 2025.
AHY mengatakan dirinya melakukan rapat bersama lima kementerian yang dibawahinya yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
Advertisement
Ia menyatakan pentingnya mendengarkan paparan dari menteri, wakil menteri, serta para pejabat eselon 1 untuk menyamakan visi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk 2025.
"Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk juga para wakil menteri, para sekjen dan jajaran eselon 1, untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui," kata Menko AHY.
Dia menuturkan salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
"Ada outlook yang harus kita rumuskan bersama untuk 2025, yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus juga kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Selain kebijakan besar, AHY juga menekankan pentingnya pembahasan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Rapat yang akan dilaksanakan tersebut juga akan mengevaluasi 100 hari masa kerja.
"Nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis, tapi bernilai strategis yang perlu kita bahas," kata AHY.
"Karena infrastruktur itu spektrumnya luas bukan hanya yang sifatnya besar ataupun yang megah, tetapi juga banyak infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Kita ingin itu semua mendapatkan prioritas," tambahnya.
Menurutnya, tantangan anggaran dan pendanaan menjadi pembahasan penting karena selalu ada keterbatasan dalam merencanakan program prioritas yang membutuhkan sumber daya yang optimal.
Oleh karena itu, AHY berharap dengan rapat yang akan dilaksanakan semua kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.
"Kita tahu di masa awal tahun ini kita juga semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constrains selalu ada limitasi dalam hal anggaran, pendanaan dan itu semua juga harus kita pikirkan dengan baik," kata AHY.
BACA JUGA : Menko AHY Minta Jasa Marga Jamin Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan Tol
Rapat terbatas itu dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta jajaran sekretaris jenderal, dirjen, staf ahli, dan staf khusus di lima kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
Advertisement
Investasi di Piyungan Bantul Tak Seimbang, Ini Penjelasannya
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- 13 Calon Petugas Haji Dicopot saat Diklat PPIH, Ini Alasannya
- Pemkab Bantul Bebaskan Pajak LP2B dan Siapkan Seragam Gratis di 2026
- Kasat Lantas Sleman Diganti Seusai Temuan Audit Itwasda Polda DIY
- Menkeu Purbaya Menilai Mundurnya Dirut BEI Jadi Sinyal Positif
- Kemenpar Belum Batasi Wisatawan Terkait Virus Nipah, Tunggu Kemenkes
- Bedah Buku Soroti Sejarah Lahirnya Keistimewaan DIY
- Asap TPA Piyungan Picu Protes Warga Bawuran Bantul
Advertisement
Advertisement



